Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung: Solusi Atasi Kekurangan Gizi dan Dongkrak Ekonomi Lokal
Komisi IX DPR RI menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) efektif kurangi gizi buruk, penuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, serta tingkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Bandung.
Bandung, 28 April 2024 - Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program ini dinilai sebagai solusi strategis dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan stunting di daerah tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, menekankan bahwa MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar.
Asep Romy Romaya menjelaskan, "Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting." Ia menambahkan bahwa dampak positif MBG terhadap perekonomian lokal sangat signifikan. Program ini membuka peluang bagi petani, peternak, dan nelayan lokal untuk memasok bahan baku ke dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa MBG juga menciptakan lapangan kerja baru. Pembelian bahan makanan dari pengusaha lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah.
Dampak Positif MBG terhadap Perekonomian dan Generasi Muda
Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Wira Manggala, turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya program MBG. Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan kunci untuk mencetak generasi berkualitas dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. "Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global," ujar Wira.
Wira juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG). Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi kunci keberhasilan program MBG.
Program MBG juga dirancang dengan sistem manajemen yang terstruktur. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Sistem ini menjamin kualitas dan efisiensi pendistribusian makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Strategi Distribusi dan Pengelolaan Program MBG
Sistem distribusi makanan bergizi dalam program MBG dirancang untuk menjangkau penerima manfaat secara efektif dan efisien. Para petugas yang terlatih akan memastikan makanan sampai kepada anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan. Selain itu, keterlibatan ahli gizi memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan.
Akuntan yang terlibat dalam program ini berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang transparan, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan optimal dan mencapai tujuannya. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program ini.
Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengatasi masalah kekurangan gizi dan stunting.
