355 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan KLA dari KemenPPPA: Komitmen Perlindungan Anak Terus Diperkuat
KemenPPPA kembali menganugerahkan Penghargaan KLA kepada 355 kabupaten/kota sebagai bentuk apresiasi komitmen daerah dalam mewujudkan lingkungan aman bagi anak. Simak detailnya!
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menganugerahkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 kepada 355 daerah. Acara ini berlangsung di Jakarta pada Jumat (8/8) malam. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah wujud kesungguhan para pimpinan daerah. Mereka berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Ini sejalan dengan amanat konstitusi dan Konvensi Hak Anak.
Penganugerahan KLA juga mencerminkan upaya negara dalam memenuhi hak anak. Ini termasuk perlindungan serta penghormatan terhadap pandangan mereka. Program KLA kini bahkan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Tantangan dan Upaya Peningkatan Kualitas KLA
Jumlah daerah penerima Penghargaan KLA tahun ini mengalami penurunan. Angka 355 daerah lebih rendah dibandingkan 360 daerah pada tahun 2023. Penurunan ini menjadi sorotan penting bagi evaluasi program KLA.
Menteri Arifah Fauzi mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan. Salah satunya adalah masa transisi kepemimpinan kepala daerah di berbagai wilayah, yang kerap menyebabkan perubahan fokus kebijakan. Selain itu, pergantian sumber daya manusia (SDM) di tingkat pelaksana juga turut memengaruhi konsistensi program KLA di lapangan.
Kondisi ini menegaskan perlunya sistem transfer pengetahuan yang efektif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar konsep pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah berjalan dapat terus diupayakan tanpa henti. Keberlanjutan program menjadi kunci utama dalam mencapai target KLA.
Evaluasi KLA, menurut Menteri Arifah, tidak hanya dimaknai sebagai ajang penghargaan semata. Lebih dari itu, evaluasi ini berfungsi sebagai sarana refleksi dan peningkatan berkelanjutan bagi daerah. Ini membantu daerah memantau kemajuan serta mengidentifikasi area perbaikan spesifik dalam upaya menciptakan kota yang semakin layak bagi anak-anak.
Komitmen Nasional dan Peran Provinsi dalam KLA
Inklusi KLA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan bukti nyata komitmen pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Pencapaian KLA tidak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sinergi dengan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat berperan aktif dalam membina, mendampingi, dan memfasilitasi daerah untuk mencapai indikator KLA. Dukungan ini krusial untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kapasitas yang memadai. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi fondasi utama keberhasilan program ini secara menyeluruh.
Selain penghargaan untuk kabupaten/kota, KemenPPPA juga menganugerahkan Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila). Sebanyak 13 provinsi menerima Provila atas dedikasi dan upaya keras mereka. Provinsi-provinsi ini berhasil menggerakkan serta mendukung kabupaten/kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA.
Tiga belas provinsi yang meraih Provila adalah:
- Bali
- Banten
- D.I Yogyakarta
- DKI Jakarta
- Gorontalo
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Selatan
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Riau
- Sumatera Barat