Ada Apa Dedi Mulyadi Tanggapi Via Medsos? Pekerja Pariwisata Jabar Desak Cabut Pelarangan Study Tour

Pekerja pariwisata Jawa Barat mendesak Gubernur Dedi Mulyadi mencabut pelarangan study tour, kecewa tanggapan via medsos. Apa langkah selanjutnya?

Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mereka mendesak agar kebijakan pelarangan study tour ke luar provinsi segera dicabut karena dinilai merugikan sektor pariwisata lokal.

Kekecewaan ini memuncak setelah aksi pernyataan sikap di Gedung Sate, Bandung, pada Senin, 21 Juli. Alih-alih merespons langsung, Gubernur Dedi Mulyadi justru memilih mengunggah tanggapannya melalui video di media sosial pribadinya, yang dianggap menghindari dialog langsung.

Koordinator P3JB, Herdis Subarja, menegaskan bahwa respons via media sosial tersebut menunjukkan Gubernur Dedi Mulyadi enggan menghadapi tuntutan pekerja pariwisata secara langsung. Kondisi ini mendorong P3JB untuk melanjutkan perjuangan mereka melalui berbagai jalur, termasuk aksi massa yang lebih besar.

Tanggapan Gubernur Dedi Mulyadi melalui media sosial pribadinya menuai kritik tajam dari Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB). Herdis Subarja, Koordinator P3JB, menyatakan bahwa seharusnya Gubernur menghadapi perwakilan mereka secara langsung, baik melalui perwakilan atau video conference.

Menurut Herdis, respons tidak langsung ini mengindikasikan upaya untuk menghindari pertemuan dan dialog tatap muka. Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pelarangan study tour.

P3JB merasa bahwa komunikasi yang tidak transparan dan cenderung satu arah ini memperkeruh situasi. Mereka berharap ada komunikasi yang lebih terbuka dan langsung dari pihak pemerintah provinsi untuk membahas dampak signifikan dari kebijakan tersebut terhadap mata pencarian ribuan pekerja.

Melihat respons Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai kukuh pada pendiriannya, P3JB menyatakan akan melanjutkan perjuangan mereka dengan aksi massa yang lebih masif. Langkah ini diambil sebagai bentuk desakan agar pemerintah provinsi meninjau kembali kebijakan pelarangan study tour yang kontroversial.

Selain aksi di jalan, P3JB juga akan menempuh jalur diplomasi politik. Mereka berencana untuk berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat guna mencari solusi. Bahkan, Herdis Subarja tidak menutup kemungkinan untuk membawa isu ini ke tingkat nasional, yaitu DPR RI.

P3JB juga berencana melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI terkait substansi tuntutan mereka. Upaya ini menunjukkan keseriusan pekerja pariwisata dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mencari dukungan dari berbagai pihak untuk mencabut pelarangan study tour.

Herdis Subarja turut merespons tudingan mengenai dukungan aksi demo dari asosiasi luar Jawa Barat dan partisipasi bus pariwisata berplat nomor luar daerah. Ia menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk solidaritas dari sesama pekerja pariwisata, bukan masalah yang perlu dipermasalahkan.

Terkait bus berplat luar Jabar, Herdis mengklarifikasi bahwa bus-bus tersebut dibeli dari luar provinsi namun belum selesai proses balik nama administrasi. Ia menegaskan bahwa perusahaan pemilik bus tersebut berlokasi dan beroperasi di Jawa Barat, sehingga tudingan tersebut tidak relevan.

Herdis juga merinci tiga elemen utama yang terdampak dan terlibat dalam penyampaian aspirasi pada Senin (21/7) lalu. Mereka adalah pelaku usaha transportasi pariwisata, pelaku usaha perjalanan, dan pelaku UMKM di sektor wisata. Semua elemen ini merasakan dampak signifikan dari kondisi global serta kebijakan pelarangan study tour yang dikeluarkan Gubernur.

Tiga elemen utama yang terlibat dalam penyampaian aspirasi pada Senin (21/7) dan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini adalah:

• Pelaku usaha transportasi pariwisata
• Pelaku usaha perjalanan (tour and travel)
• Pelaku UMKM di sektor wisata