Bahlil Lahadalia Tegaskan Ide Penundaan Pilpres 2024 Berasal Dari Dirinya

Bahlil Lahadalia mengklaim ide penundaan Pilpres 2024 berasal darinya, bukan Jokowi.

Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ia adalah penggagas ide untuk menunda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Bahlil menyatakan, "Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi yaitu saya." Pernyataan ini merupakan bantahan terhadap klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo meminta penundaan pilpres hingga perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

Bahlil menjelaskan bahwa ide penundaan ini muncul karena kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil pasca pandemi COVID-19. Ia menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk investor, yang menyarankan agar pilpres ditunda untuk menunggu pemulihan ekonomi. "Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode," jelas Bahlil. Dengan demikian, ia mempertanyakan pihak-pihak yang mengaitkan isu penundaan ini dengan Jokowi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan sebagai kepala negara. "Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," tegas Jokowi saat berada di Solo, Jawa Tengah. Ia meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada pihak lain, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jokowi menambahkan, "Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada."

Jokowi juga meminta kepada semua pihak untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak berdasar. Ia menegaskan pentingnya menjaga kebenaran informasi dan tidak melakukan framing yang tidak baik. "Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen Jokowi untuk menjaga integritas dalam proses politik menjelang Pilpres 2024.

Selain itu, Hasto Kristiyanto saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto memberikan pernyataan melalui media sosialnya, yang menyebutkan bahwa ada pihak yang pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode kepada Megawati.

Dengan berbagai pernyataan yang telah disampaikan, baik oleh Bahlil Lahadalia maupun Joko Widodo, tampak jelas bahwa isu penundaan Pilpres 2024 harus dipandang secara objektif. Semua pihak diharapkan dapat mengedepankan dialog yang konstruktif dan menghindari spekulasi yang tidak berdasar. Harapan untuk pemulihan perekonomian Indonesia juga menjadi salah satu alasan penting dalam diskusi terkait penundaan pemilihan ini. Pilpres 2024 diharapkan dapat berlangsung dalam situasi yang lebih stabil dan kondusif.