BP3MI Kaltara Jemput 225 PMI Deportasi dari Malaysia

BP3MI Kaltara bekerja sama dengan pihak terkait menjemput dan memberikan bantuan kepada 225 PMI yang dideportasi dari Malaysia, sebagian besar karena masuk ilegal, paspor habis, atau kasus narkoba.

Ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia telah tiba kembali di tanah air. Sebanyak 225 PMI telah dipulangkan melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis, 14 Februari 2024. Kejadian ini langsung ditangani oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara yang bergerak cepat memberikan bantuan dan memastikan kepulangan mereka berjalan lancar.

Kepala BP3MI Kaltara, Kombes Pol Jaya F Ginting, menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan proses penjemputan berjalan lancar dan sesuai prosedur. Dari total 225 PMI, 57 orang berasal dari wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu, sementara 168 lainnya dari wilayah kerja Konsulat Tawau. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi ini menunjukkan komitmen BP3MI dalam melindungi dan membantu PMI yang mengalami deportasi.

BP3MI Kaltara tidak hanya memfasilitasi kepulangan, tetapi juga memastikan para PMI mendapatkan perawatan yang layak. "Kami berupaya memberikan yang terbaik bagi para PMI, khususnya memeriksa kesehatan mereka dan syukur secara umum mereka semua sehat," ujar Kombes Pol Jaya F Ginting. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi fisik PMI setelah perjalanan panjang dan pengalaman deportasi.

Data yang dihimpun menunjukkan peningkatan jumlah PMI yang dideportasi dari Malaysia. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan BP3MI. Dari 225 PMI yang dipulangkan, mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan (83 orang), Kalimantan Utara (84 orang), dan Nusa Tenggara Timur (21 orang). Penyebab deportasi beragam, dengan kasus masuk secara ilegal mendominasi (108 orang), diikuti oleh paspor habis masa berlaku (43 orang), kasus narkoba (49 orang), lahir di Sabah tanpa dokumen resmi (3 orang), dan kasus kriminal lainnya (22 orang).

Melihat data tersebut, BP3MI mengimbau masyarakat agar selalu mengikuti prosedur resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Hal ini penting untuk menghindari masalah hukum dan deportasi. Selain itu, BP3MI juga menekankan pentingnya bagi PMI untuk selalu membawa dokumen lengkap dan menjaga diri selama bekerja di luar negeri untuk meminimalisir risiko deportasi.

Kepulangan 225 PMI yang dideportasi dari Malaysia menjadi sorotan penting terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Tindakan cepat BP3MI Kaltara dalam menjemput dan memberikan bantuan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya. Namun, angka deportasi yang terus meningkat juga menjadi pengingat akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur resmi dalam bekerja di luar negeri. Imbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi aturan dan prosedur menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah dan BP3MI akan terus berupaya meningkatkan perlindungan dan memberikan bantuan bagi PMI yang membutuhkan.