DPR Minta Kemendagri Longgarkan Efisiensi Anggaran untuk Pembangunan SDM Papua

Anggota DPR RI Komisi II, Taufan Pawe, mendesak Kementerian Dalam Negeri agar melonggarkan efisiensi anggaran pembangunan SDM di Papua, terutama pasca-pemekaran DOB, guna mendukung pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat Papua.

Jakarta, 4 Mei 2024 (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyerukan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertimbangkan pelonggaran efisiensi anggaran dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Permintaan ini muncul menyusul pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah tersebut. Beliau menekankan pentingnya pelatihan dan workshop bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Menurut Taufan Pawe, "Saudara kami di Papua butuh disegarkan ilmu-ilmu dan pengetahuan dan sosial kemasyarakatan." Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu. Ia berpendapat bahwa pembangunan SDM di Papua memerlukan dukungan anggaran yang memadai, terlepas dari kebijakan efisiensi yang diterapkan.

Pelonggaran efisiensi anggaran, menurut Taufan, sangat krusial mengingat tantangan pembangunan di Papua pasca-pemekaran DOB. Provinsi Papua Barat Daya, misalnya, telah menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp1,86 triliun pada tahun 2024, yang telah tersalur 100 persen. Namun, untuk tahun 2025, alokasi dana Otsus untuk Provinsi Papua Barat hanya Rp1,56 triliun. Perbedaan alokasi ini menunjukkan kompleksitas pengelolaan anggaran di wilayah tersebut.

Taufan Pawe menjelaskan bahwa sejumlah provinsi DOB di Papua baru dimekarkan pada Desember 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ia menekankan bahwa UU tersebut telah melalui kajian akademi dan mempertimbangkan kemampuan negara dalam memberikan dana Otsus Papua.

Dengan demikian, pemekaran wilayah ini membutuhkan penguatan melalui bantuan anggaran dari APBN. Selain pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan peningkatan fungsi pelayanan publik juga menjadi prioritas utama. Taufan menegaskan, "Nah ke semua instrumen itu tidak ada pilihan, selain pemerintah pusat harus memperhatikan dana-dana bagi hasil dan lain-lain sebagainya." Hal ini menunjukkan urgensi dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan di Papua.

Provinsi-provinsi DOB di Papua menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Alokasi dana Otsus yang ada mungkin belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pelonggaran efisiensi anggaran menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua.

Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya sangat dibutuhkan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas juga sangat penting untuk menunjang pembangunan SDM di Papua. Layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa dana Otsus dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Papua.

Penting untuk diingat bahwa pembangunan di Papua membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pembangunan SDM, infrastruktur, dan pelayanan publik harus berjalan beriringan untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa dana Otsus digunakan secara tepat guna dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Papua.

Kesimpulannya, dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat sangat penting untuk keberhasilan pembangunan di Papua, khususnya dalam konteks pemekaran DOB. Pelonggaran efisiensi anggaran untuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah tersebut.