DPR Tekankan Partisipasi Publik dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Anggota DPR RI menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU PPRT untuk melindungi pekerja rumah tangga dan memastikan regulasi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

#planetantara
Anggota DPR RI menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU PPRT untuk melindungi pekerja rumah tangga dan memastikan regulasi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 18 Februari 2024 - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Beliau menegaskan bahwa partisipasi publik krusial untuk menghasilkan regulasi yang efektif melindungi pekerja rumah tangga (PRT).

"Kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan regulasi yang bermanfaat bagi PRT," ujar Edy kepada wartawan di Jakarta. Dengan melibatkan berbagai pihak, RUU PPRT diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan memberikan perlindungan maksimal bagi PRT.

Peran PDI Perjuangan dalam Pengesahan RUU PPRT

Edy Wuryanto, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, menekankan komitmen konsisten partainya dalam mendukung pengesahan RUU PPRT. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa mayoritas PRT adalah perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. "PDI Perjuangan tidak hanya mendukung, tetapi juga aktif mendorong pengesahan RUU PPRT," tegasnya.

RUU PPRT, yang pertama kali dibahas pada tahun 2004, telah melalui proses yang panjang dan kompleks. Edy menjelaskan bahwa PRT merupakan kelompok rentan terhadap eksploitasi, mulai dari jam kerja panjang, upah rendah, hingga kekerasan fisik dan psikis. Oleh karena itu, RUU ini sangat penting untuk memastikan PRT mendapatkan hak-hak dasar sebagai pekerja, termasuk asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan dari kekerasan.

Menjamin Hak-Hak Dasar Pekerja Rumah Tangga

"Kami berjuang agar PRT mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan dari kekerasan," ucap Edy. Meskipun pengesahan RUU PPRT menghadapi tantangan, Edy menyatakan komitmennya untuk terus mendorong agar RUU tersebut segera disahkan. "Penting bagi kita untuk menghargai kontribusi PRT dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan martabat mereka sebagai pekerja," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa pada sidang paripurna 29 September 2024, tidak ada carry over pembahasan RUU PPRT. Beliau menjelaskan bahwa pengesahan RUU ini telah diupayakan karena mengatur perlindungan tidak hanya bagi PRT, tetapi juga majikan dan negara. "Proses ini tinggal political commitment saja," kata Willy.

Kesimpulan: Pentingnya Partisipasi Publik untuk Keadilan

Partisipasi publik dalam proses legislasi RUU PPRT sangat penting untuk memastikan terciptanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Komitmen dari DPR, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan yang adil dan bermartabat bagi PRT di Indonesia. Proses pengesahan RUU PPRT diharapkan dapat segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga yang telah lama menantikan regulasi ini.

Perlu adanya pengawasan berkelanjutan setelah RUU PPRT disahkan untuk memastikan implementasi yang efektif dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap PRT. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi buruh sangat penting dalam proses monitoring dan advokasi untuk memastikan hak-hak PRT terlindungi.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
DPR Tekankan Partisipasi Publik dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Anggota DPR RI menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU PPRT untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja rumah tangga dan mendorong pengesahan RUU tersebut.

#planetantara
DPR Pastikan RUU Pemilu Libatkan Partisipasi Publik Luas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memastikan penyusunan RUU Perubahan Kedua UU Pemilu akan melibatkan partisipasi publik secara luas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

#planetantara
DPR Apresiasi Kepuasan Publik Tinggi, Dorong Pemerintah Terus Kerja Keras

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen, namun menekankan pentingnya pemerintah untuk terus bekerja keras.

pemerintah
DPR Sepakati RUU BUMN: Lanjut Paripurna untuk Pengesahan

DPR RI menyetujui pembahasan RUU Perubahan Ketiga UU BUMN untuk dilanjutkan ke rapat paripurna, setelah melalui serangkaian rapat kerja dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Menteri BUMN dan para pakar.

#konten ai
DPR RI Setujui RUU KUHAP sebagai Usul Inisiatif: Siap Berlaku 2026

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU perubahan UU KUHAP menjadi RUU usul inisiatif DPR, ditargetkan berlaku seiring KUHP baru pada Januari 2026.

#planetantara
DPR Tetapkan Anggaran BMKG dan Basarnas: Efisiensi 50 Persen

DPR RI mengesahkan anggaran BMKG dan Basarnas 2025 yang telah diefisiensikan hingga 50 persen, masing-masing menjadi Rp1,403 triliun dan Rp1,011 triliun, meskipun ada kekhawatiran dampak pada pelayanan publik.

Sumber Antara
DPR Minta Pemerintah Bijak Efisiensi Anggaran, Jangan Sampai Sengsara Rakyat!

Ketua Komisi V DPR RI meminta pemerintah bijak dalam efisiensi anggaran agar tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat, seperti meningkatnya pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Sumber Antara
DPR Buka Ruang Dialog Publik Bahas RUU Kepariwisataan

Komisi VII DPR berkomitmen membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk membahas RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, guna mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan dan memastikan regulasi yang adaptif dan berkelanjut

#konten ai
DPR Buka Masa Sidang 2025: PAW Tiga Anggota Fraksi PKB

DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, menandai dimulainya masa sidang pertama tahun 2025, dengan agenda PAW tiga anggota DPR dari Fraksi PKB dan pidato Ketua DPR.

DPR
DPR Apresiasi PP 6/2025: JKP Lebih Berpihak pada Pekerja

Anggota DPR mengapresiasi revisi PP JKP yang menaikkan manfaat uang tunai dan menurunkan iuran, dinilai lebih berpihak pada pekerja yang terkena PHK.

#planetantara
DPR Dukung Penguatan Komnas Perempuan: Perjuangan Hapus Kekerasan terhadap Perempuan

DPR RI, khususnya Komisi XIII, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendorong kemandirian lembaga tersebut.

#konten ai
DPR Usul Pelantikan Kepala Daerah Serentak Meski Ada Gugatan Pilkada

Anggota Komisi II DPR mengusulkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tetap serentak, meskipun ada 296 daerah yang mengajukan gugatan ke MK, dengan pengecualian dua daerah yang menggelar Pilkada ulang.

Pilkada2024