Dubes Rusia Bantah Rencana Pembentukan Pangkalan Militer di Indonesia

Duta Besar Rusia untuk Indonesia membantah rencana pembangunan pangkalan militer Rusia di Indonesia, menegaskan kerja sama pertahanan bilateral akan selalu mematuhi aturan dan hukum Indonesia.

Jakarta, 28 April 2024 - Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dengan tegas membantah kabar yang beredar mengenai rencana pembangunan pangkalan militer Rusia di Indonesia. Dalam temu media di Jakarta, Senin, ia menekankan bahwa semua kerja sama pertahanan bilateral antara Rusia dan Indonesia akan sepenuhnya mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan Dubes Tolchenov ini muncul sebagai respons terhadap pemberitaan media internasional yang sebelumnya menyebutkan usulan Rusia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Pulau Biak, Papua, sebagai pangkalan pesawat militer Rusia. Laporan tersebut menyebutkan usulan disampaikan setelah pertemuan Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025. Namun, baik Kementerian Luar Negeri RI maupun Kementerian Pertahanan RI telah membantah keras isu tersebut.

Dubes Tolchenov menyatakan, "Jika undang-undang Indonesia tidak mengizinkan adanya pangkalan militer asing di wilayah Indonesia, kerja sama kita tentu tak akan mengarah ke sana. Karena itu, tentu saja tak bakal ada pangkalan angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat Rusia dalam bentuk apa pun di Indonesia." Ia bahkan menyebut gagasan tersebut sebagai "suatu ide yang gila".

Dubes Tolchenov menjelaskan bahwa Rusia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama militer dengan Indonesia, yang telah terjalin selama puluhan tahun. Kerja sama ini telah terwujud dalam berbagai bentuk kemitraan, termasuk penggunaan alutsista buatan Rusia oleh militer Indonesia dan kunjungan kapal tempur Rusia ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menekankan bahwa kerja sama pertahanan merupakan aspek integral hubungan bilateral kedua negara.

"Setelah beberapa dasawarsa berlalu, kami punya sejarah yang begitu panjang perihal kerja sama kami dengan militer Indonesia," ujar Dubes Tolchenov. Namun, ia juga menegaskan adanya batasan dalam kerja sama tersebut, yaitu peraturan negara mitra. "Kerja sama kami dengan negara lain tak hanya mematuhi hukum internasional, namun juga peraturan nasional mitra," tegasnya.

Lebih lanjut, Dubes Tolchenov menjelaskan bahwa kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia, bukan pada pendirian pangkalan militer asing. Hal ini menunjukkan komitmen Rusia untuk menghormati kedaulatan Indonesia dan bekerja sama dalam kerangka hukum yang telah disepakati bersama.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini akan terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan bersama, selalu dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Rusia untuk menjaga hubungan bilateral yang kuat dan saling menghormati dengan Indonesia.

Berkaitan dengan laporan media internasional mengenai usulan penggunaan Lanud Manuhua, Dubes Tolchenov tidak secara spesifik menanggapi isi laporan tersebut. Namun, penekanannya pada kepatuhan terhadap hukum Indonesia secara tidak langsung membantah kebenaran laporan tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri telah secara tegas membantah isu tersebut.

Pernyataan Dubes Tolchenov ini diharapkan dapat menjernihkan kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat pemberitaan media internasional tersebut. Komitmen Rusia untuk menghormati kedaulatan Indonesia dan bekerja sama dalam kerangka hukum yang telah disepakati bersama menjadi poin penting yang perlu ditekankan.

Ke depan, kerja sama pertahanan antara Rusia dan Indonesia diharapkan akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua negara, dengan tetap berpedoman pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, isu pendirian pangkalan militer Rusia di Indonesia dapat dianggap sebagai informasi yang tidak akurat dan perlu diluruskan. Prioritas kerja sama kedua negara tetap pada peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia dalam kerangka kemitraan yang saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.