Fakta Konsumen: Cegah Kerugian, Pentingnya Verifikasi Properti Sebelum Beli Rumah Menurut Pemerintah

Wajib tahu! Pemerintah menekankan pentingnya Verifikasi Properti secara menyeluruh sebelum membeli rumah untuk menghindari kerugian akibat proyek mangkrak. Lindungi hak Anda sebagai konsumen!

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, baru-baru ini menekankan pentingnya bagi calon pembeli rumah untuk melakukan verifikasi properti secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat (26/7) sebagai respons terhadap maraknya kasus proyek perumahan yang terbengkalai. Banyak konsumen mengalami kerugian finansial akibat kondisi ini.

Hamzah menyoroti bahwa pembeli memiliki hak penuh untuk memperoleh detail properti yang lengkap serta melaksanakan uji tuntas sebelum memutuskan pembelian. Edukasi konsumen menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan kerugian. Hal ini termasuk memeriksa reputasi pengembang, legalitas dokumen, hingga estimasi waktu pembangunan.

Langkah proaktif ini diharapkan dapat melindungi hak-hak konsumen dan meminimalisir risiko investasi properti. Pemerintah mendorong masyarakat agar lebih cermat dan teliti dalam setiap transaksi. Verifikasi properti yang mendalam adalah langkah krusial sebelum menandatangani perjanjian.

Fahri Hamzah menegaskan bahwa edukasi konsumen merupakan aspek fundamental dalam transaksi properti. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan lebih teliti sebelum membeli rumah. Proses verifikasi properti yang cermat akan memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat.

Menurutnya, ini adalah bagian dari hak konsumen, di mana pembeli berhak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup mengenai produk yang akan dibeli. Hak ini mencakup akses terhadap data lengkap mengenai pengembang, status lahan, dan perizinan proyek. Konsumen yang teredukasi akan lebih mampu melindungi diri dari praktik bisnis yang merugikan.

Pentingnya uji tuntas atau due diligence tidak bisa diabaikan. Konsumen disarankan untuk tidak hanya mengandalkan informasi dari pihak pengembang, tetapi juga melakukan pengecekan independen. Ini termasuk meninjau langsung lokasi, memeriksa sertifikat tanah, dan mencari rekam jejak pengembang.

Mengenai kasus proyek perumahan mangkrak, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa penyelesaiannya umumnya melalui proses hukum perdata. Kementerian hanya dapat berperan sebagai fasilitator dalam sengketa semacam ini. Proses hukum yang kompleks dan melibatkan banyak pihak seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen.

Meskipun kementerian bisa memfasilitasi, jumlah sengketa perdata yang terjadi sangat banyak dan bervariasi. Oleh karena itu, penyelesaian akhir berada di ranah pengadilan. Ini menunjukkan urgensi bagi konsumen untuk melakukan verifikasi properti sejak awal guna menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Dalam upaya mengatasi masalah perumahan, Hamzah juga mengajukan proposal inovatif kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Proposal tersebut mengusulkan pembentukan lembaga serupa Bulog khusus untuk perumahan. Lembaga ini akan bertindak sebagai offtaker untuk perumahan bersubsidi yang dikembangkan oleh BUMN.

Konsep 'Bulog Perumahan' ini diharapkan dapat membeli rumah dari perusahaan konstruksi, mirip dengan Bulog yang membeli beras dari petani. Lembaga ini akan mengakuisisi rumah dari pengembang yang membangun perumahan sosial atau bersubsidi di bawah otorisasi pemerintah. Inisiatif ini diproyeksikan dapat membantu mengatasi backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit, sekaligus memberikan kepastian bagi pengembang dan konsumen.