Fakta Menarik Anggaran IKN 2026: Turun Drastis, Hanya Rp6,3 Triliun!

Pemerintah mengalokasikan Rp6,3 triliun untuk anggaran IKN 2026, nilai ini turun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Mengapa terjadi penurunan drastis?

Pemerintah mengumumkan alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi nilai tersebut dalam konferensi pers di Jakarta.

Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp6,3 triliun, angka ini terbilang signifikan untuk pengembangan kawasan strategis. Namun, nilai ini justru menunjukkan penurunan drastis dibandingkan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pengumuman ini disampaikan pada Sabtu, 16 Agustus, sebagai bagian dari pemaparan RAPBN dan Nota Keuangan 2026. Publik menyoroti perubahan prioritas anggaran yang kini lebih terfokus pada delapan program nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat ragu saat ditanya mengenai nilai pasti anggaran IKN dalam RAPBN 2026. Setelah mendapatkan konfirmasi dari stafnya, ia memastikan angka Rp6,3 triliun sebagai alokasi. Angka ini juga tercatat dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Secara rinci, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Jumlah ini dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun. Sisanya, Program Dukungan Manajemen, mendapatkan alokasi Rp553 miliar.

Angka Rp6,3 triliun ini lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 yang sebesar Rp4,7 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan alokasi tahun-tahun sebelumnya, anggaran IKN pada RAPBN 2026 ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan.

Data menunjukkan bahwa total alokasi anggaran yang telah dianggarkan untuk IKN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp75,8 triliun. Ini mencerminkan komitmen awal pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar. Angka ini jauh melampaui alokasi yang direncanakan untuk tahun 2026.

Realisasi anggaran pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp5,5 triliun, menandai dimulainya proyek besar ini. Kemudian, pada tahun 2023, realisasi melonjak drastis menjadi Rp27,0 triliun, menunjukkan percepatan pembangunan. Sementara itu, realisasi sementara untuk tahun 2024 telah mencapai Rp43,3 triliun.

Perbandingan ini menyoroti pergeseran fokus anggaran pemerintah. Meskipun pembangunan IKN tetap berlanjut, alokasi dana yang lebih rendah untuk 2026 mengindikasikan adanya penyesuaian prioritas. Hal ini juga sejalan dengan fokus pada program-program nasional lainnya.

Dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya, Presiden Prabowo Subianto tidak secara spesifik menyinggung alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya yang seringkali menyoroti proyek strategis ini. Ini mengindikasikan adanya perubahan fokus dalam kebijakan fiskal.

Anggaran RAPBN 2026 kini difokuskan pada delapan program prioritas nasional yang lebih luas. Program-program ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari ketahanan pangan hingga percepatan investasi. Setiap program mendapatkan alokasi dana yang substansial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Beberapa program prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan dengan Rp164,4 triliun dan ketahanan energi Rp402,4 triliun. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan dengan anggaran Rp335 triliun. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dan kesehatan Rp244 triliun juga menjadi fokus utama.

• Ketahanan pangan: Rp164,4 triliun
• Ketahanan energi: Rp402,4 triliun
• Makan Bergizi Gratis: Rp335 triliun
• Pendidikan: Rp757,8 triliun
• Kesehatan: Rp244 triliun
• Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM: Rp181,8 triliun
• Pertahanan semesta: Rp185 triliun
• Percepatan investasi: Rp530 triliun