Fakta Menarik Peringkat PISA Indonesia: Komisi VIII DPR Dorong Peningkatan Bantuan Pendidikan Kemenag Hingga Dua Kali Lipat

Komisi VIII DPR RI mendesak peningkatan signifikan bantuan pendidikan Kemenag, termasuk KIP-Kuliah dan PIP, hingga dua kali lipat. Langkah ini diharapkan jadi solusi atasi biaya pendidikan yang kian memberatkan masyarakat tak mampu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, pada Kamis (31/7), menekankan urgensi peningkatan bantuan pendidikan di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini disampaikan di Jakarta, menyoroti beban biaya pendidikan yang terus melonjak bagi masyarakat.

Menurut Singgih, pendidikan adalah jalan keluar utama dari kemiskinan bagi generasi muda kurang mampu. Oleh karena itu, Komisi VIII mendesak Presiden Prabowo untuk menaikkan alokasi bantuan pendidikan secara signifikan. Mereka melihat potensi pemerintah untuk melipatgandakan bantuan ini pada tahun depan.

Usulan ini muncul di tengah kondisi biaya pendidikan yang memberatkan, meskipun pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran. Peningkatan bantuan diharapkan dapat meringankan beban finansial mahasiswa dan pelajar di bawah naungan Kemenag.

Pemerintah melalui Kemenag telah menyalurkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) untuk 21.490 mahasiswa pada tahun anggaran 2025. Rinciannya meliputi 16.600 mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan 4.890 mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Selain itu, Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2025 juga disalurkan kepada jutaan pelajar. Data menunjukkan 938.160 pelajar SD, 911.625 pelajar SMP, 399.260 pelajar SMA, dan 442.692 siswa SMK menjadi penerima manfaat.

Namun, Komisi VIII menilai jumlah bantuan ini masih belum memadai untuk menjangkau seluruh mahasiswa dan pelajar yang membutuhkan. Mereka mengusulkan peningkatan signifikan, yakni 50.000 mahasiswa untuk KIP-Kuliah dan lima juta siswa untuk PIP di bawah Kemenag.

Singgih Januratmoko menjelaskan bahwa peningkatan anggaran untuk bantuan pendidikan Kemenag seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ini mengingat 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Alokasi 20 persen APBN tersebut tidak sepenuhnya terpusat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagian dapat dialokasikan untuk sekolah dan perguruan tinggi di bawah Kemenag, memberikan ruang bagi peningkatan beasiswa.

Peningkatan PIP dan KIP-Kuliah ini juga bertujuan untuk mengimbangi kenaikan biaya pendidikan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Biaya-biaya lain ini seringkali menjadi kendala signifikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Meskipun UKT mungkin tidak naik pada tahun depan, mahasiswa kerap dihadapkan pada berbagai biaya tambahan. Dengan KIP dan PIP yang ditingkatkan, diharapkan beban finansial mahasiswa dan pelajar dapat lebih terbantu secara substansial.

Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah dan pemangku kebijakan terus mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk institusi di bawah Kemenag. Investasi pada sumber daya manusia dianggap sebagai fondasi krusial bagi masa depan bangsa.

Singgih menyoroti peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Singapura memimpin, diikuti Vietnam, Brunei, dan Malaysia, sementara Indonesia berada di peringkat keenam berdasarkan data OECD.

Banyak generasi muda Indonesia memiliki potensi akademik tinggi, namun seringkali terhambat oleh kondisi keuangan keluarga. Oleh karena itu, selain PIP dan KIP, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan anggaran pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Peningkatan pelatihan keterampilan ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja mahir. Hal ini tidak hanya membantu masyarakat memperluas peluang kerja, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor.