Fakta Menarik: Sampang Perluas Cakupan Perlindungan Pekerja Rentan, Ribuan Penerima Baru Terdaftar

Pemerintah Kabupaten Sampang memperluas program Perlindungan Pekerja Rentan, menambah ribuan penerima baru. Simak detail cakupan dan sumber dananya yang menarik perhatian!

Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengumumkan perluasan cakupan program Perlindungan Pekerja Rentan, sebuah inisiatif krusial untuk meningkatkan jaminan keselamatan kerja. Langkah strategis ini bertujuan memberikan rasa aman lebih bagi ribuan pekerja di sektor informal yang selama ini memiliki risiko tinggi. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan kerja serta memberikan perlindungan finansial bagi para pekerja dan keluarga mereka.

Kepala Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, Ervien Budi Jatmiko, menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat program ini meningkat signifikan. Dari sebelumnya 6.900 orang, kini cakupan diperluas menjadi 9.016 orang. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jaring pengaman sosial bagi warganya yang paling membutuhkan.

Para penerima manfaat program Perlindungan Pekerja Rentan ini terdiri dari berbagai profesi yang rentan terhadap risiko pekerjaan. Mereka termasuk 2.289 buruh tani tembakau, 727 nelayan, dan 6.000 guru ngaji. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah jaminan kecelakaan kerja, dengan iuran dibayarkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Inisiatif perluasan cakupan program Perlindungan Pekerja Rentan di Sampang menunjukkan peningkatan yang substansial. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat melonjak dari 6.900 individu menjadi 9.016 orang. Angka ini mencerminkan upaya serius Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat pekerja yang membutuhkan jaminan keselamatan.

Rincian penerima manfaat program ini sangat spesifik, menyasar sektor-sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Sebanyak 2.289 orang adalah buruh tani tembakau, yang kesehariannya berhadapan dengan risiko pekerjaan di lahan pertanian. Selain itu, 727 nelayan juga masuk dalam daftar penerima, mengingat profesi mereka yang sangat bergantung pada kondisi alam dan seringkali berisiko tinggi di laut.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus kepada 6.000 guru ngaji, yang meskipun seringkali dianggap sebagai pekerja non-formal, memiliki peran penting dalam pendidikan agama masyarakat. Inklusi mereka dalam program Perlindungan Pekerja Rentan ini menegaskan kesadaran pemerintah akan pentingnya melindungi semua elemen pekerja, tanpa terkecuali.

Program Perlindungan Pekerja Rentan ini didukung penuh oleh alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat. Ervien Budi Jatmiko menjelaskan bahwa dana untuk program ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Kabupaten Sampang sendiri menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp42 miliar pada tahun ini, yang sebagian besar dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial.

Pemanfaatan DBHCHT untuk program Perlindungan Pekerja Rentan ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan tujuan dana tersebut. DBHCHT dirancang untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan dampak negatif dari hasil tembakau. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan perlindungan langsung kepada pekerja, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan dana bagi hasil.

Jenis perlindungan yang diberikan kepada para pekerja rentan adalah jaminan kecelakaan kerja. Melalui skema ini, Pemerintah Kabupaten Sampang menanggung pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh penerima manfaat. Jaminan ini sangat vital karena memberikan santunan dan perawatan medis jika terjadi kecelakaan saat bekerja, sehingga pekerja dan keluarga mereka tidak perlu khawatir akan beban finansial yang timbul akibat insiden tersebut.

Dengan adanya program ini, diharapkan para pekerja rentan di Sampang dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif. Keberadaan jaminan kecelakaan kerja menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil. Ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh warganya, khususnya mereka yang berada di garis depan risiko pekerjaan.