Fakta Puluhan PMI Rentan, Karding Tinjau Cek Kesehatan Gratis PMI dari Malaysia

Menteri Karding meninjau Cek Kesehatan Gratis PMI bagi puluhan pekerja migran rentan yang dipulangkan dari Malaysia, memastikan perlindungan negara dan deteksi dini kesehatan.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meninjau Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) kelompok rentan. Mereka adalah PMI yang baru saja dipulangkan dari Malaysia dan tiba di Jakarta pada Kamis sore.

Peninjauan ini berlangsung di Kantor BP3MI Ciracas, Jakarta, pada Kamis malam, 15 Agustus. Inisiatif ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memastikan perlindungan komprehensif bagi para pekerja migran.

Program CKG ini bertujuan memberikan deteksi dini kesehatan serta penanganan medis yang diperlukan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri.

Sebanyak 42 pekerja migran Indonesia kelompok rentan kloter 1 dari Malaysia telah tiba di Jakarta. Mereka mendapatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara komprehensif sesaat setelah kedatangan.

Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, para PMI juga menerima konsultasi kesehatan serta bimbingan psikologi untuk mendukung pemulihan mental mereka. Setelah pemeriksaan, PMI diberikan obat-obatan sesuai keluhan.

Menteri Karding menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata perhatian negara terhadap warganya. Ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Puluhan pekerja migran Indonesia yang tiba ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka meliputi PMI dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, serta Sumatra Barat dan Selatan, termasuk empat anak-anak.

Dalam kesempatan tersebut, Karding juga memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya menggunakan jalur resmi saat akan bekerja di luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau masalah lainnya. Pemerintah berkomitmen melindungi setiap warga negara Indonesia, termasuk yang telah bekerja di luar negeri dan kini pulang ke tanah air.