Fakta Unik: Pisang Ulin Sulawesi Tenggara Jadi Bisnis Menguntungkan Berkat Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya penuhi gizi, namun juga dorong potensi bisnis pisang ulin di Sulawesi Tenggara, ubah konsumsi pribadi jadi peluang ekonomi.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan adanya peningkatan signifikan potensi bisnis pisang ulin di Provinsi Sulawesi Tenggara. Peningkatan ini terjadi berkat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sulawesi Tenggara, Rifani Agnes Eka Wahyuni, menyampaikan temuan menarik ini dalam sebuah gelar wicara di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa. Masyarakat di wilayahnya selama ini hanya mengonsumsi pisang ulin untuk kebutuhan pribadi.

Namun, dengan hadirnya Program Makan Bergizi Gratis, masyarakat mulai melihat adanya peluang bisnis yang menjanjikan dari komoditas lokal tersebut. Kebijakan BGN yang mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal dalam MBG terbukti mampu memacu perekonomian di tingkat daerah.

Program Makan Bergizi Gratis telah berperan sebagai katalisator penting dalam menggerakkan roda ekonomi lokal di berbagai daerah. Salah satu contoh nyata terlihat pada komoditas pisang ulin atau pisang burung emas di Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, pisang ini hanya tumbuh liar dan dikonsumsi secara personal oleh penduduk setempat. Namun, setelah pisang menjadi salah satu buah yang wajib ada dalam menu makanan MBG, pandangan masyarakat terhadap komoditas ini berubah drastis.

Petani mulai merawat pohon pisang ulin dengan lebih intensif, memberikan pupuk, dan membersihkan area tanam untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi. Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah program gizi dapat menciptakan kesadaran akan potensi ekonomi dari sumber daya alam yang ada.

Transformasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan lokal. Pemanfaatan pisang ulin sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis telah membuka mata masyarakat akan nilai ekonomis dari produk pertanian mereka.

Pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Tenggara juga menekankan pada gaya hidup bebas sampah atau zero waste. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan beban sisa makanan dari Program Makan Bergizi Gratis, mengurangi dampak lingkungan.

Dalam praktiknya, sisa makanan atau food waste yang diambil dari penerima manfaat akan dievaluasi dan ditimbang oleh SPPG. Proses ini penting untuk menilai daya serap menu dan mengidentifikasi bahan baku yang kurang diminati oleh penerima manfaat.

Jika ditemukan sisa makanan yang signifikan, bahan baku tersebut tidak dibuang begitu saja. SPPG berdayakan sisa makanan ini dengan mengolahnya kembali untuk diberikan kepada petani dan peternak lokal, menciptakan siklus yang berkelanjutan.

Sebagai contoh nyata, di Kota Bau-Bau, camat setempat bahkan telah membuat rumah maggot dan rumah kompos. Inisiatif ini mengubah sisa makanan menjadi sumber pakan ternak dan pupuk kompos, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan ekonomi sirkular.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintah telah membuktikan diri sebagai penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat, melampaui sekadar pemenuhan gizi. SPPG beroperasi selama 24 jam untuk memastikan distribusi MBG tepat sasaran kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Data dari BGN menunjukkan bahwa hingga pertengahan Agustus 2025, telah berdiri 5.905 dapur MBG atau SPPG di seluruh Indonesia. Dapur-dapur ini melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat, menunjukkan skala dan jangkauan program yang masif.

Pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kolaborasi erat dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Model kolaborasi ini memungkinkan program berjalan tanpa menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur MBG diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu Rp12 triliun. Angka ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya inisiatif pemerintah, melainkan gerakan nasional yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.