Fakta Wajib Halal Kosmetik 2026: Industri Diminta Siap, Ada Insentif dan Sanksi!

BPJPH mengajak industri kosmetik bersiap hadapi Wajib Halal Kosmetik 2026. Pemerintah siapkan insentif, namun sanksi berat menanti bagi yang tak patuh.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Sekretaris Utamanya, Muhammad Aqil Irham, secara tegas mengimbau industri kosmetik di Indonesia. Mereka diminta untuk mempersiapkan diri sepenuhnya menghadapi implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai Oktober 2026. Imbauan ini disampaikan di Jakarta.

Langkah strategis ini diambil seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, termasuk di sektor kosmetik. Konsumen kini memiliki tingkat kesadaran halal yang sangat tinggi, mendorong pemerintah untuk bertindak. Hal ini juga bertujuan melindungi konsumen.

Pemerintah tidak hanya memberikan dorongan, tetapi juga menyiapkan berbagai insentif. Insentif tersebut meliputi pembiayaan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Namun, sanksi tegas berupa ditinggalkan konsumen di pasar juga menanti bagi yang tidak patuh.

Muhammad Aqil Irham menekankan bahwa kewajiban halal pada produk kosmetik tidak hanya berfokus pada isinya semata. Lebih dari itu, seluruh proses produksi harus memenuhi standar kehalalan yang ketat. Ini mencakup aspek logistik untuk memastikan ketertelusuran produk dari hulu hingga hilir.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Auditing LPH LPPOM, Mulyorini Rahayuningsih, menyoroti pentingnya pemahaman industri. Pelaku usaha harus memahami titik kritis kehalalan di setiap rantai produksi. Ini dimulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap distribusi akhir.

Sertifikasi halal pada kosmetik memiliki manfaat ganda. Selain melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar syariah, sertifikasi ini juga meningkatkan daya saing produk. Permintaan kosmetik halal di pasar global terus menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung industri kosmetik untuk memenuhi kewajiban halal. Berbagai insentif telah disiapkan, tidak hanya dalam bentuk anggaran. Program fasilitasi kemudahan sertifikasi halal juga tersedia untuk membantu pelaku usaha.

Insentif non-anggaran ini mencakup penyederhanaan proses. Pemerintah juga menyediakan pendampingan bagi pelaku usaha. Bahkan, biaya sertifikasi telah dipangkas untuk meringankan beban.

Namun, BPJPH juga menegaskan adanya konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Sanksi berat berupa mekanisme pasar akan menanti mereka. Konsumen yang memiliki kesadaran tinggi akan produk halal berpotensi meninggalkan produk yang tidak bersertifikat.

Aqil Irham secara khusus menyoroti peredaran produk kosmetik secara daring tanpa sertifikat halal. Fenomena ini menjadi perhatian serius yang memerlukan tindakan dari semua pihak terkait. Hal ini demi memastikan perlindungan konsumen dan integritas pasar.