Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan memeriksa pengusaha beras yang diduga mengubah kemasan beras medium menjadi premium, merugikan konsumen Indonesia.

Gubernur Jabar dan OJK Jabar sepakat perkuat kolaborasi untuk memberantas bank dan pinjol ilegal di Jawa Barat, terutama menjelang Lebaran, guna melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menginspeksi SPBU untuk memastikan kesiapan pelayanan BBM bagi pemudik Lebaran 1446 H, mengecek akurasi alat ukur, dan ketersediaan bahan bakar.

Satgas Pangan Polda Kalsel mengungkap kasus peredaran Minyakita palsu seberat 3,26 ton dan menangkap satu tersangka di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menteri Perdagangan meminta masyarakat aktif melaporkan temuan beras dengan takaran volume yang tidak sesuai kemasan, menyusul ditemukannya sembilan pelaku usaha nakal.

OJK Sulteng telah memberikan 196 layanan konsumen hingga Februari 2025, meliputi pengaduan, informasi, dan edukasi keuangan kepada berbagai kalangan masyarakat.

Pemerintah perketat pengawasan Minyakita setelah ditemukan praktik curang pengurangan volume oleh produsen nakal, dan akan menindak tegas siapapun yang merugikan konsumen.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengevaluasi distribusi, pengaturan, dan HET Minyakita secara menyeluruh berdasarkan temuan dan pengawasan di lapangan untuk melindungi produsen, distributor, pengecer, dan konsumen.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap praktik curang penjualan gas elpiji 12 kg di Bekasi dengan kekurangan berat hingga 460 gram per tabung, melanggar UU Perlindungan Konsumen dan UU Meteorologi Legal.

Satreskrim Polresta Banda Aceh memastikan takaran Minyakita di pasaran sesuai kemasan dan imbau masyarakat tidak khawatir setelah melakukan pengecekan di sejumlah pasar tradisional dan modern.

Pasangan suami istri di Malang ditangkap karena memalsukan minyak goreng premium merek Sunco dan meraup keuntungan hingga jutaan rupiah.

Polda Banten menangkap Direktur PT Artha Eka Global karena melakukan manipulasi takaran minyak goreng MinyaKita dan Djernih serta pelanggaran izin edar.

Komisi VI DPR mendorong penguatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk meningkatkan perlindungan konsumen menyusul kasus Minyakita dan produk perawatan kulit ilegal.

Disperindag Lombok Tengah mengimbau masyarakat lebih teliti membeli minyak goreng, khususnya Minyakita, setelah ditemukan produk yang takarannya kurang dari 1 liter.

Satgas Pangan Polres Anambas melakukan sidak di pasar dan swalayan untuk mengawasi peredaran MinyakKita, memastikan takaran dan harga sesuai aturan pemerintah guna melindungi konsumen.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak pemerintah menarik minyak goreng kemasan yang takarannya tidak sesuai, seperti produk Rizki, demi melindungi konsumen dari kerugian dan bahaya kesehatan.

Polda Kalimantan Selatan menyita 179 tabung elpiji 3 kg bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan; pemilik pangkalan terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.

Polda Metro Jaya menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan kecurangan jumlah MinyaKita, setelah sebelumnya satu tersangka telah ditetapkan.

Satgas Pangan Polri menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka kasus ketidaksesuaian takaran Minyakita, termasuk PT Artha Eka Global Asia yang disegel karena pelanggaran DMO dan penipuan volume.

Polres Natuna memastikan MinyaKita kemasan plastik sesuai takaran, namun menemukan masalah pada kemasan botol plastik yang tak mencantumkan takaran jelas dan isinya hanya 800ml.