Haidar Alwi Apresiasi Polri Berantas Premanisme Tanpa Pandang Bulu, Jaga Iklim Investasi!

Haidar Alwi mengapresiasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berani memberantas premanisme demi menjaga iklim investasi.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas ketegasan dan konsistensinya dalam memberantas premanisme. Tindakan ini mencakup penindakan terhadap preman jalanan, preman berseragam ormas, hingga mereka yang bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan. Apresiasi ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Haidar Alwi menilai bahwa pemberantasan premanisme adalah langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara. Ia menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak agar Polri dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik. Menurutnya, dengan terciptanya kamtibmas yang stabil, Indonesia akan menjadi lebih menarik bagi investor, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Penghargaan luar biasa patut kita sematkan pada Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atas ketegasan dan konsistensinya dalam memberantas premanisme. Penting untuk menjaga kamtibmas dan iklim investasi di Indonesia," kata Haidar Alwi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dalam kurun waktu singkat, Polri telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberantas premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Terhitung sejak 1 hingga 9 Mei 2024, sebanyak 3.326 kasus premanisme berhasil diungkap, termasuk penangkapan tiga pejabat Kadin Kota Cilegon yang diduga melakukan pemerasan terhadap sebuah perusahaan dengan meminta proyek senilai Rp5 triliun. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Polri dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Haidar Alwi menambahkan bahwa pemberantasan premanisme telah menjadi pekerjaan rumah yang lama bagi Polri. Bahkan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengakui bahwa kinerja Polri terkait dengan hal itu belum cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah premanisme telah menjadi tantangan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan.

"Tanpa bermaksud mendiskreditkan kepemimpinan Kapolri sebelum-sebelumnya, sulit untuk dipungkiri kalau premanisme telah mengakar kuat, ditambah lagi kompleksnya permasalahan sosial dan luasnya tugas Polri menjadikannya kian sulit diberantas," ujar Haidar.

Upaya pemberantasan premanisme mulai menunjukkan perkembangan positif setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan reformasi menyeluruh dan berkelanjutan di tubuh Polri. Langkah ini dirintis oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh para penerusnya, termasuk Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Komitmen Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas premanisme terlihat sejak awal masa jabatannya.

Menurut Haidar Alwi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sejak awal menjabat telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas premanisme. Laporan dari masyarakat dan instruksi dari Presiden dilaksanakan dengan sigap dan tanggap. Hal ini sesuai dengan program transformasi kepolisian yang diusungnya, yang menekankan pada tindakan yang presisi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Laporan masyarakat dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sigap dan tanggap. Betul-betul presisi sesuai dengan program transformasi kepolisian yang diusungnya," tuturnya.

Haidar Alwi juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung kinerja Polri. Ia menyadari bahwa Polri seringkali menghadapi tantangan besar di tengah masifnya kebencian yang ditanamkan terhadap institusi tersebut, terutama di era media sosial. Namun, ia mengapresiasi bahwa Polri tetap fokus pada prestasi dan memberikan respons positif terhadap kritik yang membangun.

Ia menekankan bahwa dalam memberantas kejahatan, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya sinergi antara Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pengawasan terhadap kinerja Polri akan semakin efektif, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan meningkat.

"Dalam memberantas kejahatan, Polri tidak bisa sendiri. Perlu peran serta masyarakat dan stakeholders lainnya," kata Haidar.

Dengan sinergi dan dukungan dari semua pihak, pemberantasan premanisme diharapkan dapat berjalan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.