ID FOOD Pastikan Impor Gula untuk Cadangan Pemerintah, Bukan untuk Kebutuhan Konsumsi Saat Ini
ID FOOD memastikan impor gula kristal mentah (GKM) bertujuan untuk cadangan pangan pemerintah, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri saat ini, meskipun stok gula nasional cukup untuk 3-4 bulan ke depan.
Jakarta, 27 Februari 2024 - Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, Sis Apik Wijayanto, memastikan bahwa keputusan pemerintah untuk mengimpor gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar ditujukan sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP), bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri saat ini. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers Kesiapan Pangan Jelang Puasa dan Lebaran di Kementerian BUMN, Jakarta.
"Importasi ini adalah untuk cadangan pangan pemerintah, bukan untuk kebutuhan sekarang," tegas Sis Apik. Ia menjelaskan bahwa memasuki Mei dan Juni 2025, masa giling akan dimulai, sehingga kebutuhan gula konsumsi dalam negeri diprediksi akan tercukupi. Namun, pemerintah tetap perlu memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi situasi tak terduga.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan beberapa negara produsen gula. Sis Apik menambahkan, "Sebetulnya sudah cukup, tapi kan menjaga timing, jaga-jaga lah gitu." Pernyataan ini menekankan pentingnya antisipasi pemerintah terhadap potensi kekurangan gula di masa mendatang, meskipun stok saat ini dinilai mencukupi.
Cadangan Gula Pemerintah untuk Antisipasi Risiko
Direktur Utama PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, turut memberikan keterangan terkait stok gula nasional. Ia menyatakan bahwa stok gula konsumsi pemerintah saat ini dapat mencukupi kebutuhan selama 3-4 bulan ke depan. Meskipun demikian, Ghani menegaskan pentingnya penyediaan cadangan gula.
Importasi gula yang dilakukan oleh RNI dipastikan tidak akan dialirkan ke pasar konsumsi. "Jadi gula yang diimpor oleh teman-teman dari RNI itu nanti tidak didistribusikan ke pasar, tapi didistribusikan untuk cadangan pangan pemerintah, untuk jaga-jaga," jelas Ghani. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula di pasaran.
Kebijakan impor gula ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau Zulhas, menjelaskan bahwa Indonesia telah memutuskan untuk melarang impor beberapa komoditas seperti beras, jagung, dan garam. Namun, untuk gula, kebijakan impor tetap diberlakukan berdasarkan arahan Presiden. "Gula sudah boleh (impor). Perintah Presiden, jadi saya tidak berani," ungkap Zulhas.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Kebijakan Impor Gula
Pemerintah menekankan bahwa impor gula ini semata-mata untuk tujuan cadangan, bukan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang saat ini tercukupi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengantisipasi potensi kekurangan pasokan di masa depan. Negosiasi dengan beberapa negara produsen gula terus dilakukan untuk memastikan tercukupinya cadangan pangan pemerintah.
Dengan adanya cadangan gula yang cukup, pemerintah berharap dapat mencegah lonjakan harga dan memastikan ketersediaan gula di pasaran tetap stabil, khususnya menjelang bulan puasa dan lebaran. Hal ini merupakan upaya proaktif pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Meskipun stok gula nasional saat ini dinilai aman untuk beberapa bulan ke depan, kebijakan impor ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu ketersediaan komoditas penting ini. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk memastikan pasokan gula tetap terjaga dan harga tetap stabil.