ITB Dukung Larangan Universitas Pegang Izin Pertambangan

Institut Teknologi Bandung (ITB) mendukung keputusan pemerintah dan DPR untuk melarang universitas memegang izin pengelolaan pertambangan, demi menjaga independensi akademik dan integritas institusi.

Bandung, 18 Februari 2024 - Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengecualikan universitas dari kepemilikan izin pengelolaan pertambangan. Rektor ITB, Prof. Tatacipta Dirgantara, menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

"ITB berkomitmen untuk menjaga kemandirian akademik dan integritas institusi pendidikan. Kami percaya bahwa keputusan untuk tidak memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada universitas adalah langkah yang tepat," tegas Dirgantara di Bandung, Selasa. ITB tetap berdedikasi untuk berkontribusi pada kemajuan industri pertambangan melalui kekuatan akademisnya dalam pengembangan sains dan teknologi, tanpa mengorbankan independensi akademik.

Dirgantara menjelaskan bahwa operasi pertambangan memiliki risiko tinggi, investasi besar, pengembalian modal jangka panjang, dan manajemen yang cermat. Keterlibatan langsung universitas dalam manajemen pertambangan dapat membahayakan independensi akademik dan integritas institusi. Ia juga mencatat bahwa secara global, universitas biasanya tidak memegang konsesi pertambangan langsung, karena dapat menciptakan persepsi bias terhadap industri tertentu. "ITB sependapat bahwa universitas harus menjaga martabatnya dengan fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjaga kemandirian akademiknya," tambahnya.

Meskipun demikian, ITB mengakui bahwa universitas masih dapat memainkan peran penting dalam sektor pertambangan Indonesia. Kontribusi ini dapat dilakukan melalui penyediaan lulusan terampil, penelitian yang relevan, layanan ahli melalui entitas milik universitas, dan pemanfaatan lokasi pertambangan untuk pelatihan dan penelitian. Kolaborasi yang kuat antara universitas dan industri pertambangan melalui kemitraan pendidikan dan penelitian yang saling menguntungkan juga dianggap penting.

Pemerintah dan DPR baru-baru ini menyepakati pengecualian universitas dari kepemilikan izin operasi pertambangan, yang sebelumnya dipertimbangkan dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan diberikan kepada pihak ketiga seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan entitas swasta. Universitas diharapkan dapat memperoleh manfaat tidak langsung melalui pendanaan penelitian dan beasiswa yang ditawarkan oleh pihak ketiga ini. Keputusan ini difinalisasi menjelang rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Minerba pada 17 Februari.

Keputusan untuk melarang universitas memegang izin pertambangan merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas dan independensi akademik. ITB, sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, mendukung penuh keputusan ini. Meskipun demikian, ITB menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara universitas dan industri pertambangan untuk kemajuan sektor ini. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.