Kalsel Belajar dari Jakarta: Strategi Optimalisasi Lahan Pertanian Demi Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

Pemprov Kalsel melakukan uji tiru ke Food Station Jakarta dan Perumda Pasar Jaya untuk strategi optimalisasi lahan pertanian, demi ketahanan pangan dan kendali inflasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Mereka melakukan kunjungan uji tiru ke Food Station Jakarta dan Perumda Pasar Jaya.

Langkah ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik dalam optimalisasi lahan pertanian. Harapannya, hasil panen petani dapat diserap dan dikelola secara lebih optimal melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kalsel, Ariadi Noor, di Banjarmasin pada Senin (28/7), menegaskan bahwa studi komparasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Kalsel secara berkelanjutan.

Kalsel memiliki potensi lahan pertanian yang signifikan, namun pemanfaatannya belum maksimal. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mengadopsi model pengelolaan yang berhasil diterapkan di Jakarta.

Ariadi Noor menjelaskan bahwa Gubernur Kalsel, Muhidin, telah menggulirkan Program Akselerasi dan Sinergi Optimalisasi Peran Serta BUMD Pangan. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi bahan pangan.

Diskusi dalam pertemuan tersebut mencakup berbagai strategi dan praktik terbaik untuk mengelola BUMD Pangan. Pembahasan juga fokus pada upaya menjaga rantai pasok bahan pangan dari hulu ke hilir, memastikan pasokan stabil bagi masyarakat.

Pengembangan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalsel juga menjadi salah satu fokus utama. Dengan demikian, diharapkan TPID dapat lebih proaktif dalam menghadapi tantangan inflasi di masa mendatang.

Selain fokus pada optimalisasi lahan pertanian, Pemprov Kalsel juga berdiskusi mengenai sistem digitalisasi pembayaran di pasar. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang mendorong penggunaan QRIS bagi para pedagang.

Penerapan QRIS merupakan bagian dari ekosistem transaksi non-tunai yang lebih transparan dan efisien. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kemudahan bertransaksi bagi pedagang maupun konsumen di pasar tradisional.

Jajaran Pemprov Kalsel juga mendapatkan informasi berharga mengenai pengolahan sampah di pasar tradisional. Mereka mempelajari penerapan sistem daur ulang sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan mengurangi limbah, tetapi juga mendukung konsep ekonomi sirkular. Dengan mengelola sampah secara efektif, pasar dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan menciptakan nilai tambah dari limbah.

Ariadi berharap pertemuan ini mampu memperkuat sinergi lintas instansi dan BUMD di Provinsi Kalsel. Sinergi ini krusial untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem pengendalian inflasi yang tangguh dan adaptif di daerah. Kolaborasi antarpihak diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif dan efektif.

Dengan belajar dari pengalaman Food Station Jakarta dan Perumda Pasar Jaya, Pemprov Kalsel optimis dapat mengimplementasikan praktik terbaik. Hal ini akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.