Kalsel Berupaya Masuk 10 Besar LPPD Nasional, Banjar dan HSS Raih Peringkat Unggul

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya masuk 10 besar LPPD se-Indonesia, sementara Kabupaten Banjar dan HSS telah berhasil meraih peringkat 10 besar tingkat kabupaten.

Banjarmasin, 25 April 2024 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tengah berupaya keras untuk masuk dalam 10 besar Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tingkat nasional. Pengumuman peringkat tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) setiap tanggal 25 April. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat, menyampaikan optimisme Pemprov Kalsel untuk mencapai target tersebut. "Pemprov Kalsel terus meningkatkan kinerja terkait penyelenggaraan otda, mudah-mudahan ke depan bisa masuk 10 besar," ujarnya saat dikonfirmasi di Banjarmasin.

Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, turut mengikuti Upacara Peringatan Otda XXIX/29 secara daring yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balikpapan, Kalimantan Timur. Keikutsertaan ini menunjukan komitmen Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.

Meskipun Pemprov Kalsel masih berupaya untuk masuk 10 besar LPPD tingkat provinsi, kabar baik datang dari dua kabupaten di Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berhasil menempati peringkat 10 besar kategori LPPD tingkat kabupaten se-Indonesia. Prestasi ini menjadi motivasi bagi Pemprov Kalsel untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Thaufik Hidayat menjelaskan bahwa Pemprov Kalsel akan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan untuk mendorong indeks LPPD tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam amanatnya pada peringatan Hari Otda ke-29, Wamendagri menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan prima. "Wamendagri menginginkan pemda se-Indonesia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," ungkap Thaufik.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyatakan bahwa Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk melakukan sinkronisasi dan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan APBD digunakan secara efektif dan efisien.

Bima Arya mencatat adanya disparitas dalam pengelolaan APBD di berbagai daerah. Beberapa daerah menunjukkan kinerja yang impresif, sementara yang lain masih perlu meningkatkan pengelolaan APBD agar lebih berpihak pada rakyat. "Peringatan Hari Otda ke-29 saat yang tepat untuk kita evaluasi tentang otonomi daerah," tegas Bima Arya.

Evaluasi tersebut, lanjut Bima Arya, meliputi dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Kemendagri. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya adaptasi dan sinkronisasi yang berkelanjutan.

Wamendagri juga mendorong kepala daerah untuk mengusung cara pandang yang inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini penting untuk mencapai kesuksesan fiskal daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif sebagai "New Engine of Growth".

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan Pemprov Kalsel dapat meningkatkan peringkat LPPD-nya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Prestasi Kabupaten Banjar dan HSS menjadi bukti bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai.