Klaim 60 Persen Rakyat Miskin Dinilai Tidak Tepat, Indonesia Sedang Transisi Menuju Negara Makmur?

Pengamat ekonomi menyanggah klaim Bank Dunia soal 60 persen rakyat Indonesia miskin, menekankan pentingnya konteks dan menggarisbawahi kemajuan ekonomi Indonesia.

Jakarta, 15 Mei 2025 - Sebuah laporan Bank Dunia yang menyebut 60 persen rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan telah dibantah oleh Pengamat Ekonomi dan Perbankan dari Binus University, Doddy Ariefianto. Doddy menjelaskan bahwa angka tersebut tidak tepat dan perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan standar pengukuran kemiskinan yang digunakan.

Klaim tersebut muncul dari laporan Bank Dunia edisi April 2025 yang menggunakan standar garis kemiskinan 6,85 dolar AS per hari. Namun, Doddy menekankan bahwa Bank Dunia sendiri memiliki tiga standar pengukuran kemiskinan global, dan angka 6,85 dolar AS per hari merupakan standar untuk negara berpendapatan menengah ke atas, bukan standar yang tepat untuk Indonesia.

Doddy lebih setuju dengan standar 3,65 dolar AS per hari sebagai ukuran yang lebih relevan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah seperti Indonesia. Dengan standar ini, persentase kemiskinan di Indonesia jauh lebih rendah daripada angka yang disajikan dalam laporan Bank Dunia.

Doddy menjelaskan bahwa angka 60,3 persen penduduk Indonesia yang hidup dengan pengeluaran di bawah 6,85 dolar AS per hari, atau sekitar Rp108.000, bukanlah indikator kemiskinan absolut. Angka ini lebih mencerminkan belum tercapainya standar konsumsi negara maju oleh sebagian masyarakat Indonesia, bukan berarti mereka miskin dalam pengertian umum.

Ia menambahkan, "Mendefinisikan kemiskinan itu enggak semata soal angka pengeluaran harian. Akses terhadap kebutuhan dasar juga penting. Buat apa punya pendapatan 10 dolar AS per hari kalau beras sulit ditemukan di pasar?" Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor selain pendapatan perlu dipertimbangkan dalam mengukur kemiskinan.

Doddy juga menyoroti berbagai program perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini, menurutnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

Alih-alih menggambarkan Indonesia dalam keadaan darurat kemiskinan, Doddy berpendapat bahwa laporan Bank Dunia justru menandai transisi Indonesia menuju kelompok negara yang lebih makmur. Meskipun masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, arah perkembangan ekonomi Indonesia dinilai sudah benar.

Ia menegaskan bahwa klaim 6 dari 10 orang Indonesia miskin tidak tepat karena menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum mencapai standar konsumsi negara maju, bukan berarti mereka miskin dalam pengertian umum. Pernyataan ini menekankan pentingnya konteks dan nuansa dalam menginterpretasikan data ekonomi.

Pemerintah sendiri terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui berbagai program strategis, termasuk bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Program Makan Bergizi Gratis di sekolah juga menjadi salah satu prioritas.

Indonesia baru saja mendapatkan predikat sebagai negara berpendapatan menengah pada 2023. Dengan menggunakan standar 3,65 dolar AS per hari, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 hanya 15,6 persen, atau sekitar 44 juta jiwa. Jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bahkan hanya 1,3 persen.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat 24,06 juta jiwa, menurun dari 25,22 juta jiwa pada Maret sebelumnya. "Artinya, secara umum kesejahteraan masyarakat Indonesia membaik dan tren kemiskinan terus menurun," ucap Doddy.

Kesimpulannya, meskipun laporan Bank Dunia menyoroti tantangan ekonomi di Indonesia, penting untuk melihat data tersebut dalam konteks yang tepat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Data terbaru menunjukkan tren positif dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia, dan berbagai program pemerintah menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat.