Kolaborasi Internasional: Indonesia & Inggris Luncurkan Laporan Panduan Kebijakan AI Indonesia, Siap Susun Aturan!

Pemerintah Indonesia dan Inggris meluncurkan laporan dialog yang akan menjadi panduan penting dalam perumusan Kebijakan AI Indonesia, menandai langkah maju dalam regulasi teknologi canggih.

Pemerintah Indonesia dan Inggris telah mengambil langkah signifikan dalam pengembangan kerangka kerja Kecerdasan Buatan (AI) dengan meluncurkan Laporan Negara Dialog Kebijakan AI. Acara peluncuran ini berlangsung di Jakarta pada Senin, 29 Juli, sebagai bagian dari upaya bersama kedua negara untuk mengkaji adopsi AI dan merumuskan kebijakan yang relevan.

Inisiatif ini merupakan hasil dari nota kesepahaman bilateral tentang transformasi digital yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Inggris sebelumnya. Laporan ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menyusun rekomendasi kebijakan AI yang konkret dan progresif, sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Komdigi), Nezar Patria, menjelaskan bahwa laporan tersebut merangkum poin-poin penting yang dibahas selama sesi intensif. Sesi diskusi melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk pelaku industri, akademisi, pejabat pemerintah, dan perwakilan masyarakat, memastikan cakupan yang komprehensif dan inklusif.

Laporan dialog Kebijakan AI Indonesia ini berfungsi sebagai referensi krusial untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar, tantangan, dan implikasi penggunaan AI di berbagai sektor. Nezar Patria menyebutkan bahwa laporan tersebut secara khusus menyoroti enam area kunci yang menjadi fokus utama dalam pengembangan dan implementasi AI di Indonesia.

Enam area kunci tersebut meliputi layanan digital, infrastruktur digital, manajemen data, talenta digital, ekosistem digital, serta etika dan inklusivitas. Pemahaman mendalam terhadap area-area ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan AI yang dirumuskan dapat mendukung inovasi sekaligus memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul.

Diskusi dalam dialog juga menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah Indonesia dalam menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Peran ini krusial untuk memimpin pengembangan dan pemanfaatan AI di dalam negeri secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Inisiatif peluncuran laporan dialog ini secara langsung mendukung penyusunan Peta Jalan Nasional AI dan peraturan presiden yang akan mengatur penggunaan teknologi canggih ini. Keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi AI, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan.

Nezar Patria menyatakan bahwa rancangan awal peraturan tersebut diharapkan selesai pada akhir bulan ini. Setelah itu, rancangan akan dibuka untuk konsultasi publik pada bulan Agustus, memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Proses ini akan dilanjutkan dengan peninjauan oleh Kementerian Hukum dan Sekretariat Negara pada bulan September, memastikan legalitas dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga tengah menggarap instrumen hukum serupa untuk memastikan penggunaan AI yang aman dan mendorong inovasi. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kerangka regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan, demi mewujudkan Kebijakan AI Indonesia yang matang.