Menteri LH Tekankan Pengelolaan Lingkungan sebagai Investasi Jangka Panjang Negara, Bukan Beban

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan adalah investasi jangka panjang, bukan beban, demi masa depan berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya pengelolaan lingkungan sebagai investasi strategis bagi masa depan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (9/8). Beliau mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak lagi memandang upaya pelestarian lingkungan sebagai beban anggaran semata.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif Faisol menekankan bahwa penundaan aksi lingkungan akan berakibat fatal. Biaya pemulihan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan tumpukan sampah, jauh lebih besar daripada biaya pencegahan. Oleh karena itu, langkah proaktif harus segera diambil oleh semua pihak.

Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk menjadi garda terdepan dalam upaya ini, namun partisipasi masyarakat juga mutlak diperlukan. Krisis lingkungan yang terjadi saat ini menuntut respons kolektif. Ini adalah panggilan untuk bertindak demi keberlanjutan bumi kita.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan tantangan serius. Produksi sampah di Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai angka fantastis 6,1 juta ton. Mayoritas dari jumlah tersebut belum terkelola secara optimal, menimbulkan kekhawatiran besar.

Di banyak kabupaten dan kota, pengelolaan sampah masih sebatas pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Proses pemilahan yang memadai seringkali terabaikan, sehingga membebani fasilitas pengolahan yang ada. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan.

Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar memperparah situasi. Sampah sering dibuang sembarangan ke sungai dan saluran air, menyebabkan pencemaran air dan tanah. Praktik ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya banjir.

KLHK/BPLH secara aktif mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. Inisiatif ini mencakup pemilahan sampah di berbagai tingkatan, mulai dari rumah tangga hingga kawasan industri. Kolaborasi lintas sektor di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Menanggapi permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan sistem punishment dan reward bagi pemerintah desa. Desa yang tidak mengelola sampahnya dengan baik akan menghadapi konsekuensi berupa penundaan Dana Desa atau bantuan gubernur.

Sebaliknya, desa yang berhasil menunjukkan kinerja baik dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah sesuai aturan akan mendapatkan apresiasi. Mereka akan menerima penghargaan serta dukungan program tambahan. Ini diharapkan menjadi insentif kuat bagi desa untuk berpartisipasi aktif.

Selain itu, Pemprov Jabar juga memperkuat pendidikan lingkungan sejak dini. Program Sekolah Sehat Bebas Sampah akan mengintegrasikan materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum. Program ini dilengkapi dengan 'outing class' ke fasilitas pengolahan sampah, memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang proses pemilahan, pengolahan, dan daur ulang.