Natuna Anggarkan Rp13,8 Miliar untuk JKN Warga, Capaian UHC Lampaui Target

Pemkab Natuna mengalokasikan Rp13,8 miliar dari APBD 2025 untuk iuran JKN 31.897 warganya, menunjukkan komitmen tinggi terhadap kesehatan masyarakat dan capaian UHC yang melampaui target.

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan kesehatan bagi warganya dengan mengalokasikan dana fantastis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Sebesar Rp13,8 miliar dianggarkan khusus untuk membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Natuna. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warganya, khususnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Keputusan ini diambil di Natuna pada Senin lalu dan diumumkan oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik. Ia menegaskan bahwa pembayaran iuran JKN ini bukan hal baru, melainkan telah dilakukan secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengobatan yang tinggi. "Dengan adanya program ini, masyarakat kurang mampu dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai tanpa harus memikirkan biaya," ujar Jarmin Sidik.

Langkah Pemkab Natuna ini mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Tanjungpinang, MN Andriansah, menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin. Ia juga mengungkapkan data peserta JKN di Natuna yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Sebanyak 31.897 jiwa dari total 78.415 peserta aktif JKN di Natuna mendapatkan manfaat dari program ini.

MN Andriansah lebih lanjut menjelaskan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Natuna. Per 1 April 2025, Natuna telah mencapai 101,03 persen cakupan UHC. Angka ini didapat dari total penduduk Natuna sebanyak 85.190 jiwa. Meskipun terdapat selisih data penduduk sekitar 865 jiwa (data penduduk resmi 84.325 jiwa), hal ini bukan berarti terjadi pembengkakan anggaran. Andriansah menjelaskan bahwa selisih tersebut berasal dari penduduk luar daerah yang bekerja di Natuna dan tercatat dalam data kependudukan setempat. "Tampaknya ada jumlah penduduk tambahan. Ini bukan berarti penduduk siluman atau data fiktif," jelasnya.

Komitmen Pemkab Natuna dalam mencapai UHC mendapat pujian dari BPJS Kesehatan. Pemkab Natuna dinilai sebagai salah satu pemerintah daerah yang sangat serius dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakatnya. Alokasi anggaran yang besar untuk JKN menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Dengan capaian UHC yang melampaui target, Natuna menunjukkan keberhasilannya dalam menyediakan akses kesehatan yang merata bagi seluruh penduduknya.

Program JKN yang dibiayai oleh Pemkab Natuna ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir akan biaya, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera.

• Total Anggaran APBD 2025 untuk JKN: Rp13,8 miliar
• Jumlah Peserta JKN yang dibiayai Pemkab Natuna: 31.897 jiwa
• Total Peserta JKN Aktif di Natuna: 78.415 jiwa
• Capaian UHC per 1 April 2025: 101,03 persen
• Jumlah Penduduk Natuna (Data Resmi): 84.325 jiwa

Dengan keberhasilan Natuna dalam mencapai UHC, diharapkan daerah lain dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warganya. Alokasi anggaran yang tepat sasaran dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci keberhasilan program JKN di Natuna. Semoga model ini dapat diadopsi oleh daerah lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kesehatan yang lebih baik.