Nobel Perdamaian: Ramos-Horta Usulkan Pembentukan Pusat Rekonsiliasi ASEAN

Presiden Timor-Leste Jose Ramos-Horta mengusulkan pendirian Pusat Rekonsiliasi ASEAN untuk mempromosikan resolusi konflik lokal dan keadilan restoratif di Asia Tenggara.

Presiden Timor-Leste, Jose Ramos-Horta, mengajukan sebuah gagasan inovatif di Yogyakarta. Ia mengusulkan pembentukan Pusat Studi Perdamaian dan Rekonsiliasi Komunitas ASEAN. Inisiatif strategis ini diharapkan dapat melibatkan perguruan tinggi serta organisasi masyarakat sipil di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Usulan tersebut bertujuan utama untuk secara mendalam mempelajari dan mempromosikan metode resolusi konflik lokal yang efektif. Selain itu, pusat studi ini akan fokus pada penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang relevan bagi konteks regional. Gagasan visioner ini disampaikan dalam pidato penting berjudul "Memberdayakan Komunitas: Pendidikan, Kewirausahaan Sosial, dan Perdamaian" pada sebuah forum di Yogyakarta.

Ramos-Horta secara tegas menekankan bahwa rekonsiliasi bukanlah sekadar konsep abstrak yang sulit dijangkau. Sebaliknya, ia adalah sebuah proses dinamis yang dapat dipelajari secara sistematis dan kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengalaman panjang dan berharga Timor-Leste dalam membangun kembali perdamaian pascakonflik menjadi dasar kuat serta inspirasi bagi usulan regional ini.

Menurut pandangan Jose Ramos-Horta, rekonsiliasi dapat dianggap sebagai sebuah seni yang mampu diajarkan dan dipelajari secara mendalam. Ia menegaskan bahwa seluruh proses rekonsiliasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintahannya merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk membangun kembali komunitas yang terdampak konflik. Hal ini secara jelas mencerminkan komitmen mendalam negara tersebut terhadap pencapaian perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif.

Timor-Leste telah berhasil menerapkan sebuah proses kebenaran dan rekonsiliasi yang komprehensif pascakonflik yang panjang. Mereka juga secara proaktif mendorong dialog konstruktif antarpihak yang sebelumnya bertikai, memfasilitasi komunikasi yang terbuka. Lebih lanjut, investasi signifikan telah dialokasikan untuk membangun kembali jaringan sosial komunitas yang telah rusak parah akibat dampak konflik berkepanjangan.

Pengalaman berharga ini, menurut Ramos-Horta, menyediakan model yang kuat dan dapat direplikasi untuk mendorong inisiatif serupa di tingkat regional ASEAN. Konsep-konsep dan pelajaran yang diperoleh dari Timor-Leste diharapkan dapat diadopsi secara luas oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih stabil, harmonis, dan damai di seluruh kawasan Asia Tenggara yang beragam.

Peraih Nobel Perdamaian ini juga secara khusus menyoroti urgensi untuk memberikan tempat yang layak bagi pendekatan lokal dan tradisional dalam setiap proses pembangunan perdamaian. Ia sangat percaya bahwa metode-metode adat ini memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang sangat efektif. Pendekatan ini sangat relevan untuk mediasi konflik, transformasi sosial, dan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan.

Sebagai contoh konkret, Ramos-Horta menyebutkan model Tara Bandu, sebuah mekanisme hukum adat yang telah lama diterapkan di Timor-Leste. Mekanisme unik ini secara tradisional digunakan untuk mengatur tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil. Ia menekankan bahwa bentuk-bentuk dialog antargenerasi tradisional lainnya juga harus diakui sebagai alat yang ampuh untuk mencapai rekonsiliasi.

Dalam pidatonya, Ramos-Horta juga secara cermat membedakan antara konsep perdamaian sejati dan perdamaian palsu. Ia menjelaskan bahwa perdamaian sejati jauh lebih dari sekadar ketiadaan perang atau konflik bersenjata. Sebaliknya, perdamaian negatif dapat diartikan sebagai kondisi damai yang dipaksakan atau hanya bersifat sementara.

Berbeda dengan itu, perdamaian positif adalah kondisi yang ditemukan dan dipupuk dalam kehidupan sehari-hari setiap individu. Ini hadir di lingkungan rumah tangga, di institusi pendidikan seperti sekolah, dan di dalam semua lapisan komunitas yang ada. Rekonsiliasi yang tulus dan berkelanjutan, menurutnya, membutuhkan keberanian politik yang kuat dari para pemimpin serta keterlibatan aktif dari akar rumput masyarakat. Kolaborasi erat antara komunitas lokal dan institusi pendidikan juga sangat esensial untuk mencapai tujuan ini.