Pembekalan Rutin Kepala Daerah: Mendagri Jelaskan Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan

Wamendagri Bima Arya menjelaskan pentingnya pembekalan rutin bagi kepala daerah untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta mengungkapkan detail pelaksanaan retret di Akmil Magelang.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini menjelaskan pentingnya pembekalan rutin bagi kepala daerah terpilih. Dalam wawancara dengan ANTARA pada Selasa, 11 Februari, Bima Arya menegaskan bahwa program ini merupakan agenda rutin yang telah berlangsung lama, bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

Menurut Wamendagri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), menyelenggarakan pembekalan selama dua minggu. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) juga turut berkontribusi dengan pembekalan yang berlangsung selama satu hingga dua bulan. Bima Arya menekankan pentingnya pembekalan ini, terutama karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan.

"Pembekalan kepala daerah ini kegiatan rutin sejak dulu. Ada rangkaian program pembekalan bagi kepala daerah terpilih," kata Bima Arya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini sangat krusial untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sebuah aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk pembekalan yang dilakukan adalah retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Bima Arya menjelaskan bahwa lokasi ini dipilih untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas para kepala daerah. Retret ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan pemerintah pusat dan bagaimana hal tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di daerah masing-masing.

"Juga penting untuk sinkronisasi kebijakan pusat daerah," ujarnya, menekankan kembali tujuan utama dari program pembekalan ini. Retret ini juga memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman dan membangun jaringan antar sesama.

Pelaksanaan retret kepala daerah dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama, yang akan diikuti oleh 505 kepala daerah, akan berlangsung di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21-28 Februari 2025. Gelombang ini akan dilaksanakan setelah pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

Gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah dan pelaksanaannya menunggu pelantikan kepala daerah berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan semua kepala daerah terpilih, termasuk mereka yang dilantik setelah proses hukum, mendapatkan pembekalan yang sama.

Sebagai gambaran, Kabinet Merah Putih telah mengikuti retret serupa di Akmil, Magelang, pada 24-27 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo. Keberhasilan retret ini menjadi bukti nyata efektivitas program pembekalan dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemimpin pemerintahan.

Pembekalan kepala daerah merupakan program penting yang memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Dengan pembekalan yang komprehensif, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, demi kemajuan daerah dan negara. Retret di Akmil Magelang merupakan salah satu contoh nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan kapasitas para pemimpin daerah.