Pemerintah Berupaya Sederhanakan Tata Kelola Pekerja Migran: Mengapa Proses Rumit Jadi Tantangan Utama?

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyederhanakan tata kelola pekerja migran di luar negeri untuk mengatasi kerumitan proses dan mempermudah calon pekerja. Simak upaya selengkapnya!

Pemerintah Indonesia secara serius mengupayakan penyederhanaan tata kelola penempatan pekerja migran di luar negeri. Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk isu pekerja migran non-prosedural yang kerap muncul. Inisiatif strategis ini diharapkan dapat mempermudah proses keberangkatan bagi calon pekerja migran.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, menegaskan komitmen tersebut dalam Bilateral Forum Agency di Jakarta. Forum penting ini diselenggarakan pada tanggal 21 dan 22 Juli 2025, melibatkan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) dan Association of Employment Agencies (AEA) dari Singapura.

Penyederhanaan regulasi ini menjadi fokus utama diskusi untuk memastikan perlindungan optimal. Selain itu, upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi proses bagi para pekerja migran. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih transparan dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait.

Isu pekerja migran non-prosedural menjadi perhatian serius tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga Singapura. Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, menyoroti bahwa ketiadaan kontrol kualitas dan kompetensi pekerja migran dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal ini mendorong perlunya penyelarasan prosedur yang lebih efektif dan terstandar.

President Association of AEA Singapore, K. Jaya Prima, mengakui bahwa panjangnya proses penempatan merupakan tantangan signifikan. Khususnya bagi pekerja migran sektor domestik dan caregiver. Proses yang berbelit ini mencakup registrasi, pembuatan kartu keluarga, pemeriksaan kesehatan, hingga pelatihan khusus. Semua ini memakan waktu dan biaya tidak sedikit.

Kerumitan prosedur tersebut seringkali mendorong calon pekerja migran untuk mencari jalur pintas. Mereka ingin segera mendapatkan penghasilan tanpa melalui proses yang memakan waktu lama. Kondisi ini memperparah masalah pekerja migran non-prosedural. Oleh karena itu, efisiensi menjadi kunci utama dalam upaya penyederhanaan tata kelola pekerja migran.

Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengefisienkan dan mempercepat petunjuk terhadap proses yang harus dilalui. Sistem yang lebih jelas, transparan, dan efisien akan sangat membantu. Selain itu, edukasi bagi pekerja migran juga penting untuk mengatasi proses yang panjang dan melelahkan ini.

Sebagai bagian dari upaya penyederhanaan tata kelola, Kementerian P2MI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) menginisiasi proyek percontohan. Proyek ini melibatkan penempatan 200 pengasuh lanjut usia atau caregiver ke Singapura. Inisiatif ini diharapkan menjadi model bagi penempatan pekerja migran profesional di masa depan.

Dalam proyek percontohan ini, 200 caregiver yang akan ditempatkan akan diberikan pembekalan kompetensi khusus. Pembekalan ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di Singapura. Tujuannya adalah memastikan bahwa pekerja migran Indonesia memiliki kualifikasi yang relevan dan siap bersaing di pasar kerja internasional.

Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menyatakan bahwa proyek ini menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam penempatan caregiver profesional. Keterlibatan ini dapat dilanjutkan oleh asosiasi maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Harapan besar diletakkan pada peningkatan kompetensi dan pendapatan pekerja migran.

Dengan pembekalan khusus, diharapkan gaji yang diterima oleh caregiver Indonesia dapat melampaui standar gaji minimum pekerja domestik di Singapura. Ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Penyederhanaan tata kelola pekerja migran juga diharapkan membuka lebih banyak peluang kerja yang aman dan menguntungkan.