Pemkab Jembrana Tekankan Disiplin Administrasi Dana Hibah Parpol

Pemerintah Kabupaten Jembrana meminta partai politik penerima dana hibah agar tertib administrasi untuk menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Bali, kembali mengingatkan tujuh partai politik (parpol) penerima dana hibah agar senantiasa tertib dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, dan Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, pada Selasa, 30 April 2024, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bantuan keuangan partai politik di Negara, Jembrana. Penyerahan LHP ini menandai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Bupati Kembang menekankan pentingnya pengelolaan dana hibah yang baik dan akuntabel. "Kami imbau partai politik penerima dana hibah untuk menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut dengan baik. Karena pertanggungjawaban dari partai politik juga mempengaruhi opini dari BPK," tegas Bupati Kembang. Beliau juga mengajak seluruh parpol untuk bersama-sama mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang telah diraih Kabupaten Jembrana selama 10 tahun berturut-turut. Keberhasilan ini merupakan prestasi yang patut dijaga dan dipertahankan.

Tertib administrasi, menurut Bupati Kembang, bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan juga merupakan contoh baik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Jembrana dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, turut hadir dalam acara penyerahan LHP tersebut. Selain menyerahkan LHP, beliau juga memberikan penjelasan langsung kepada Pemkab Jembrana dan parpol penerima dana hibah terkait kesimpulan LHP. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang sama dan menghindari potensi misinterpretasi.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Bali, secara umum, pengelolaan dana hibah oleh parpol di Kabupaten Jembrana telah menunjukkan perbaikan. "Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saya rasa semua sudah memenuhi kriteria dalam mempertanggungjawabkan dana hibah," ungkap beliau. Pernyataan ini menunjukkan apresiasi atas upaya parpol dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah.

Namun demikian, Kepala BPK Perwakilan Bali tetap menekankan pentingnya mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan peruntukannya dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Tujuh parpol di Kabupaten Jembrana yang menerima bantuan keuangan partai politik adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKB, dan Partai NasDem. Berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 100/KESBANGPOL/2024 Tentang Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, total anggaran untuk dana hibah tersebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Pemberian dana hibah kepada parpol bertujuan untuk mendukung peran mereka dalam pembangunan daerah. Parpol diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan turut serta dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah yang transparan dan akuntabel sangatlah penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Pemkab Jembrana berharap agar seluruh parpol dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan di Kabupaten Jembrana. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Ke depan, Pemkab Jembrana akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap parpol penerima dana hibah. Hal ini bertujuan untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan terhindar dari potensi penyimpangan. Komitmen Pemkab Jembrana dalam hal ini menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Dengan tertib administrasi, parpol tidak hanya menunjukkan akuntabilitas keuangan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.