Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
201 Desa di NTB Gelar Musdesus Koperasi Merah Putih, Bukti Komitmen Pemerintah?
201 Desa di NTB Gelar Musdesus Koperasi Merah Putih, Bukti Komitmen Pemerintah?

Sebanyak 201 desa di NTB telah melaksanakan Musdesus Koperasi Merah Putih, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi desa.

Satgas Percepatan Koperasi Desa Merah Putih Diresmikan di Kepulauan Bangka Belitung
Satgas Percepatan Koperasi Desa Merah Putih Diresmikan di Kepulauan Bangka Belitung

Kemenkumham Babel membentuk Satgas Percepatan Koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung, menargetkan 393 koperasi baru pada tahun ini.

50 Desa di Jembrana Bentuk Koperasi Merah Putih, Siap Majukan Ekonomi Lokal
50 Desa di Jembrana Bentuk Koperasi Merah Putih, Siap Majukan Ekonomi Lokal

50 desa dan kelurahan di Jembrana, Bali telah membentuk pengurus inti Koperasi Merah Putih, menandai langkah besar dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui koperasi.

Pemprov Jatim Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sampang
Pemprov Jatim Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sampang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan biaya untuk pembentukan 186 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sampang guna memperkuat ekonomi kerakyatan, mengatasi keterbatasan anggaran daerah, dan mendukung program pemerintah pusat.

Kemenkum Malut Dukung Penuh Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Kemenkum Malut Dukung Penuh Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Kemenkum Malut berkomitmen mendukung penuh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Maluku Utara untuk pemerataan ekonomi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

881 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Lampung, Dorong Kesejahteraan Desa
881 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Lampung, Dorong Kesejahteraan Desa

Pembentukan 881 unit Koperasi Merah Putih di Lampung menjadi langkah awal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dengan target 2.651 unit koperasi di seluruh desa se-Lampung.

Koperasi Desa Merah Putih: Tanimbar Siap Dukung Program Nasional
Koperasi Desa Merah Putih: Tanimbar Siap Dukung Program Nasional

Pemkab Kepulauan Tanimbar, Maluku, membentuk koperasi desa untuk mendukung program nasional Koperasi Desa Merah Putih, ditargetkan minimal 10-20 desa terbentuk dalam waktu dekat.

Diskop Bangkalan Dampingi Pembentukan 36 Kopdes Merah Putih
Diskop Bangkalan Dampingi Pembentukan 36 Kopdes Merah Putih

Dinas Koperasi Bangkalan memberi pendampingan percepatan pembentukan 36 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 18 kecamatan, ditargetkan rampung Juli 2025 sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

Pemkab Cirebon Percepat Pembentukan Kopdes Merah Putih: Target 100 Persen Desa Terwujud Juli 2025
Pemkab Cirebon Percepat Pembentukan Kopdes Merah Putih: Target 100 Persen Desa Terwujud Juli 2025

Pemerintah Kabupaten Cirebon gencar membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa sebelum peluncuran nasional pada Juli 2025, dengan target 100 persen desa terlibat untuk memperkuat ekonomi desa.

Bali Bentuk Koperasi Merah Putih di 636 Desa, Dorong Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
Bali Bentuk Koperasi Merah Putih di 636 Desa, Dorong Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pemprov Bali memulai pembentukan Koperasi Merah Putih di 636 desa dan 80 kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bali, ditargetkan rampung sebelum Juni 2025.

Pemerintah Siapkan Tiga Strategi untuk Wujudkan 80 Ribu Kopdes Merah Putih
Pemerintah Siapkan Tiga Strategi untuk Wujudkan 80 Ribu Kopdes Merah Putih

Pemerintah menyiapkan tiga strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) untuk mencapai target 80 ribu koperasi pada 2025, dengan potensi keuntungan hingga Rp80 triliun per tahun.

Petunjuk Teknis Dinanti, Kades Jembrana Tunggu Arahan Koperasi Merah Putih
Petunjuk Teknis Dinanti, Kades Jembrana Tunggu Arahan Koperasi Merah Putih

Para kepala desa di Jembrana, Bali menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pembentukan Koperasi Merah Putih untuk mengentaskan kemiskinan, kendala utama adalah keterbatasan dana desa.