Relokasi ASN IKN Terus Berlanjut: Ribuan Pegawai OIKN Telah Huni Menara, Bandara Nusantara Siap Layani Penerbangan Publik

Proses relokasi ASN ke IKN Nusantara terus berjalan sesuai rencana pemerintah pusat. Ribuan pegawai OIKN telah menempati hunian, menandai komitmen pemindahan ibu kota.

Proses relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berjalan sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pemindahan ini merupakan bagian integral dari visi pembangunan nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru dan modern.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menyusun rencana pemindahan ASN dari 15 kementerian dalam waktu dekat. Ini merupakan bagian dari strategi relokasi bertahap bagi lembaga-lembaga pusat menuju ibu kota baru. Pemindahan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih efisien dan terintegrasi di IKN.

Hingga saat ini, sebanyak 1.170 pegawai OIKN telah secara resmi pindah dan menempati beberapa menara hunian khusus ASN di IKN. Selain itu, 109 pegawai Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah memulai aktivitas kerja dan bermukim di area tersebut. Kehadiran para pegawai ini menjadi bukti nyata dimulainya kehidupan dan operasional di IKN.

Kehadiran ASN di IKN semakin diperkuat dengan relokasi pegawai dari berbagai institusi dan kementerian negara. Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) turut serta dalam gelombang pemindahan ini. Sejumlah pegawai dari pusat-pusat teknis di bawah Kementerian PUPR juga telah bergeser ke ibu kota baru.

Penyediaan hunian menjadi prioritas utama untuk memastikan kenyamanan para pegawai yang direlokasi. Menara-menara apartemen yang dibangun khusus untuk ASN telah siap menampung ribuan pegawai. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan ASN di lingkungan kerja yang baru.

Relokasi ASN ini beriringan dengan rampungnya seluruh tahapan persiapan untuk pengembangan fase kedua IKN, termasuk aspek penganggaran. Hal ini menunjukkan koordinasi yang matang antara proses pemindahan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah memastikan bahwa semua elemen pendukung tersedia sebelum pemindahan besar-besaran dilakukan.

Fase kedua pembangunan IKN difokuskan pada pengembangan area legislatif dan yudikatif, bersama dengan ekosistem pendukung lainnya. Ini mencakup pembangunan gedung-gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan area komersial yang esensial. Tujuannya adalah menciptakan kota yang berfungsi penuh dan berkelanjutan.

Infrastruktur transportasi udara juga menjadi perhatian utama dengan disetujuinya Bandara Nusantara menjadi bandara publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan status ini akan memungkinkan Bandara Nusantara melayani penerbangan komersial reguler. Ini akan sangat mendukung mobilitas ASN dan masyarakat umum yang beraktivitas di IKN.

Bandara Nusantara nantinya akan mengakomodasi penumpang dari berbagai wilayah di Kalimantan, termasuk Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kabupaten Paser. Peningkatan aksesibilitas ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Keberadaan bandara publik ini merupakan langkah krusial dalam menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia.