Sekolah Rakyat Palu: Solusi Pendidikan untuk Warga Prasejahtera

Dinas Sosial Palu memastikan program Sekolah Rakyat difokuskan bagi warga kurang mampu, menyediakan akses pendidikan dan fasilitas penunjang untuk masa depan generasi bangsa.

Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial (Dinsos) meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Program ini dikhususkan bagi warga kurang mampu secara finansial, menyediakan fasilitas pendidikan untuk menunjang masa depan generasi bangsa. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Program ini sejalan dengan Instruksi Menteri Sosial (Mensos) yang menekankan pentingnya perluasan akses pendidikan, memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Hal ini juga selaras dengan program prioritas Pemkot Palu yaitu membentuk keluarga yang produktif, mandiri, sehat, dan teredukasi.

Susik menambahkan, "Sekolah Rakyat salah satu sarana pendidikan untuk mengakomodasi warga prasejahtera yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH)." Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan dukungan ekstra.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat adalah penyediaan lahan. Berdasarkan Instruksi Mensos, lahan yang dibutuhkan minimal 7 hektare. Pemkot Palu saat ini tengah berupaya keras untuk memenuhi persyaratan tersebut. "Kami sedang mencari lahan di atas tujuh hektar. Lahan Pemkot tidak cukup 7 hektar dalam satu hamparan, oleh sebab itu kami sedang mengupayakan," ungkap Susik.

Kebutuhan lahan yang luas bukan hanya untuk pembangunan gedung sekolah saja. Fasilitas penunjang lainnya seperti asrama siswa, fasilitas olahraga, dan berbagai sarana penting lainnya juga memerlukan lahan yang cukup. Pemerintah daerah berperan penting dalam mempersiapkan segala administrasi, termasuk kesiapan lahan ini.

Susik menjelaskan lebih lanjut, "Pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, daerah bertugas menyiapkan lahan dan menyiapkan peserta didik nanti." Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan sebagai OPD teknis pendidikan juga akan dilakukan untuk memastikan program berjalan lancar dan efektif.

Kemensos memberikan tenggang waktu hingga 25 Mei 2025 untuk penyelesaian persiapan lahan Sekolah Rakyat. Keberadaan lahan yang memadai harus dilaporkan kepada pemerintah pusat pada tenggat waktu tersebut. Proses ini membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai instansi terkait.

Susik juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk memanfaatkan program Sekolah Rakyat. "Kami mengimbau masyarakat manfaatkan program ini, karena pemerintah berkomitmen jangan lagi ada anak usia sekolah melek pendidikan," tegasnya. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar menyediakan pendidikan formal, tetapi juga bertujuan untuk membangun generasi bangsa yang memiliki masa depan yang cerah dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah dan negara. Program ini menunjukan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Program Sekolah Rakyat di Palu merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun terdapat tantangan dalam penyediaan lahan, komitmen pemerintah dan kolaborasi antar instansi diharapkan dapat mewujudkan program ini dengan sukses, memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak prasejahtera di Kota Palu dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka.