Selandia Baru Ungkap Trivia Deregulasi: Usul Komite Khusus Atasi Hambatan Investasi di Indonesia

Selandia Baru mengusulkan pembentukan komite khusus untuk mengatasi hambatan investasi di Indonesia, sebuah langkah strategis yang berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru, Todd McClay, mengusulkan langkah strategis kepada pemerintah Indonesia. Ia menyarankan pembentukan komite atau kelompok kerja yang secara rutin bertemu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan dalam sektor perdagangan dan investasi.

Usulan ini disampaikan McClay dalam wawancara khusus di Jakarta, menekankan pentingnya proaktif dalam menyelesaikan isu. Pelaku usaha dari kedua negara, baik Selandia Baru maupun Indonesia, sangat mengharapkan penyederhanaan aturan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah seluruh proses dagang dan investasi yang berlangsung.

McClay menambahkan bahwa meskipun ada perbedaan standar regulasi, kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam memajukan ekonomi. Ia juga menyoroti keberhasilan transformasi regulasi impor di Selandia Baru. Transformasi serupa kini direncanakan oleh Indonesia, sebuah langkah yang sangat diapresiasi oleh McClay.

Menurut McClay, penyederhanaan aturan merupakan upaya berkelanjutan yang esensial selama aktivitas perdagangan terus berjalan. Proses ini memerlukan komitmen dari kedua belah pihak untuk terus mencari solusi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien dan transparan.

Selandia Baru telah berhasil melakukan modernisasi regulasi impor beberapa tahun lalu, yang kini menjadi contoh bagi Indonesia. Menteri McClay secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Apresiasi ini diberikan atas komitmennya untuk memodernisasi dan mentransformasi lingkungan regulasi impor di Indonesia.

Harapan besar diletakkan pada proses perizinan impor, khususnya untuk produk-produk Indonesia seperti buah segar, agar lebih cepat dan mudah. Di sisi lain, Selandia Baru juga berharap kemudahan serupa untuk produknya yang akan masuk ke Indonesia. Ini menunjukkan kematangan hubungan bilateral dalam menyelesaikan isu bersama.

Sejalan dengan usulan Selandia Baru, Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli lalu telah memberikan arahan penting. Ia menginstruksikan para menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk melakukan deregulasi secara menyeluruh. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Jakarta.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan deregulasi agar perekonomian nasional tidak selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri. Tujuannya adalah menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat.

Berbagai perbaikan regulasi ini ditujukan untuk mempermudah dunia usaha, investasi, dan perdagangan. Selain itu, deregulasi juga diharapkan dapat mendorong tata kelola yang baik. Ini merupakan upaya komprehensif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik.