Skandal Korupsi Pelindo Terkuak: Dua Kapal Tunda Rp135 Miliar Tak Berfungsi, Kejati Sumut Geledah Kantor
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah kantor PT Pelindo Belawan terkait dugaan korupsi Pelindo dalam pengadaan dua kapal tunda senilai Rp135 miliar yang hingga kini tak berfungsi. Siapa dalangnya?
Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) baru-baru ini melakukan penggeledahan di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Belawan. Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dua unit kapal tunda. Penggeledahan dilakukan secara intensif untuk mencari alat bukti tambahan.
Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, M Husairi, menjelaskan bahwa penggeledahan berlokasi di Gedung Grha Pelindo Satu, Jalan Lingkar Pelabuhan, Nomor 1 Belawan Medan. Proses ini dilaksanakan sesuai surat perintah penyidikan Kepala Kejati Sumut dan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Medan. Penyidik memeriksa sejumlah ruangan, mulai dari lantai 8 hingga lantai basement gedung tersebut.
Dugaan korupsi Pelindo ini berpusat pada proyek pengadaan dua kapal tunda berkapasitas 2 x 1.800 HP di PT Pelindo (Persero) Cabang Dumai pada tahun 2019. Proyek dengan nilai kontrak fantastis sebesar Rp135,81 miliar ini melibatkan PT Pelindo I (Persero) dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Ironisnya, kedua kapal tunda tersebut hingga kini belum difungsikan sebagaimana mestinya, memicu kecurigaan adanya indikasi penyimpangan pembayaran hasil pekerjaan.
Kronologi Penggeledahan dan Modus Dugaan Korupsi
Penggeledahan yang dilakukan Kejati Sumut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan mendalam atas dugaan korupsi pengadaan kapal tunda. Tim penyidik fokus mencari dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan perencanaan dan pembayaran proyek. Langkah ini diambil untuk mengungkap secara terang benderang modus operandi penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan dua kapal tunda tersebut.
Indikasi awal menunjukkan adanya penyimpangan pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kedua kapal tunda yang seharusnya mendukung operasional pelabuhan justru mangkrak dan tidak dapat digunakan. Kejati Sumut berupaya mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan untuk memperkuat dugaan tindak pidana korupsi ini.
Penggeledahan tidak hanya terpusat di kantor Pelindo Belawan, melainkan juga dilakukan serentak di kantor PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Tindakan simultan ini bertujuan untuk mengamankan seluruh dokumen dan file elektronik yang relevan dari kedua belah pihak yang terlibat. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara.
Investigasi Menyeluruh dan Pihak Terlibat
Dalam upaya mengungkap skandal korupsi Pelindo ini, penyidik Kejati Sumut telah memeriksa setidaknya 20 saksi. Para saksi berasal dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan proyek pengadaan kapal tunda. Mereka termasuk perwakilan dari PT Pelindo I (Persero), Biro Klasifikasi Indonesia selaku konsultan proyek, serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai penyedia kapal.
Untuk memastikan akurasi dan validitas bukti, Kejati Sumut juga menggandeng pihak ketiga yang independen. PT ITS Teknosains Surabaya dilibatkan untuk melakukan audit fisik terhadap kedua kapal tunda yang menjadi objek dugaan korupsi. Audit fisik ini penting untuk memverifikasi kondisi dan kesesuaian kapal dengan spesifikasi yang seharusnya.
Selain itu, proses perhitungan kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan korupsi ini sedang dilakukan secara resmi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara ditugaskan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara. Hasil perhitungan BPKP akan menjadi dasar kuat dalam penetapan tersangka dan proses hukum selanjutnya.
Penghitungan Kerugian Negara dan Penetapan Tersangka
Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara merupakan tahapan krusial dalam penyidikan kasus korupsi Pelindo ini. Proses ini memerlukan ketelitian dan akurasi tinggi untuk memastikan nilai kerugian yang valid. Kejati Sumut berharap perhitungan ini dapat segera rampung agar penanganan kasus dapat berlanjut ke tahap berikutnya.
Dengan selesainya perhitungan kerugian negara, penyidik akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai dampak finansial dari dugaan korupsi ini. Hal ini akan mempermudah penentuan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. Kejati Sumut berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel.
M Husairi menegaskan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini akan dapat ditentukan. Penetapan tersangka akan dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat dan hasil penyelidikan yang komprehensif. Kejati Sumut bertekad untuk membawa pelaku ke meja hijau dan mengembalikan kerugian negara.