Tiga terdakwa korupsi penyertaan modal BUMD Kota Sabang dituntut hukuman penjara total 16 tahun oleh PN Banda Aceh, dengan rincian hukuman dan denda yang berbeda untuk masing-masing terdakwa.

Direktur Utama Perumda Tabalong Jaya Persada ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kerjasama bahan olahan karet (Bokar) tahun 2019 dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.

Kejaksaan Agung menetapkan ketua buzzer, MAM, sebagai tersangka kasus perintangan penanganan perkara korupsi, diduga menerima suap Rp864 juta untuk menyebarkan narasi negatif.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Nursyam, divonis 16 bulan penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp10,6 miliar lebih atas kasus korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Kejari Kepahiang menetapkan tiga ASN sebagai tersangka korupsi dana DPRD tahun anggaran 2021-2023 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp12 miliar.

Mantan Direktur Askrindo, Dwi Agus Sumarsono, divonis 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti korupsi dalam penerbitan jaminan SKBDN, bersama tiga terdakwa lainnya.

Kejaksaan Negeri Pasaman resmi meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana donasi gempa Pasaman 2022 ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti awal yang cukup, dengan tujuh jaksa ditugaskan mengusut tuntas kasus tersebut.

Tiga pejabat Waskita Karya dan satu direktur perusahaan lain divonis dengan hukuman penjara dan denda bervariasi dalam kasus korupsi pembangunan LRT Palembang, Sumatera Selatan.

Kejaksaan Agung melimpahkan berkas mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Ronald Tannur, ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kejaksaan Agung mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset guna mempercepat pemulihan keuangan negara dan memberantas korupsi.

Bareskrim Polri menangguhkan penahanan empat tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat lahan pagar laut Tangerang setelah berkas perkara bolak-balik antara Bareskrim dan Kejaksaan Agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi terkait dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP senilai Rp1,272 triliun, dengan kerugian negara mencapai Rp893 miliar.

Jaksa tuntut mantan Bendahara Dinas PUPR Nias Selatan, Kemurahan Waruwu, 28 bulan penjara dan denda Rp50 juta terkait kasus korupsi Rp290 juta.

Kejari Bengkulu tengah menelusuri aset mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Bengkulu, FD, yang diduga melakukan korupsi senilai Rp6,7 miliar dan menggunakan sebagian dana untuk judi online.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota DPR RI Satori sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia, setelah sebelumnya juga menjalani pemeriksaan pada Februari 2025.

Jaksa Agung telah melimpahkan berkas perkara tujuh perusahaan milik Duta Palma Group sebagai tersangka korporasi kasus korupsi lahan sawit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kejaksaan Negeri Bireuen telah memeriksa 80 saksi terkait kasus korupsi studi banding kepala desa senilai Rp1,12 miliar yang melibatkan dua tersangka, Subarni dan Teguh Mandiri Putra.

Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara dugaan pemalsuan sertifikat di Tangerang ke Bareskrim Polri karena ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Pakar hukum pidana Ismail Rumadan mengusulkan agar RUU KUHAP memperkuat peran penyidik Kejaksaan Agung, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, demi peningkatan efektivitas penegakan hukum.

Ahsani Taqwin, bendahara desa di Sabang, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena korupsi dana desa Rp4,8 miliar, sementara terdakwa lain dibebaskan.