Tahukah Anda? DPRD dan Disnakertrans Kalsel Genjot Inovasi Tekan Angka Pengangguran di Bumi Antasari

DPRD dan Disnakertrans Kalsel bersinergi mencari solusi inovatif untuk menekan angka pengangguran yang mencapai 88.000 jiwa, demi dorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel baru-baru ini menggelar pertemuan penting di Banjarmasin. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan langkah-langkah strategis guna menekan angka pengangguran di provinsi tersebut.

Diskusi ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja Disnakertrans Kalsel pada tahun 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029. Tujuannya adalah menciptakan terobosan yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

Dengan populasi lebih dari empat juta jiwa, Kalsel menghadapi tantangan serius dengan 88.000 pengangguran yang tersebar di 13 kota/kabupaten. Oleh karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu membuka peluang kerja lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Pelatihan tersebut harus lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan industri saat ini.

Bambang juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalsel menjalin kerja sama erat dengan perusahaan swasta. Kerja sama ini diharapkan dapat memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) minimal 2,5 persen untuk pembiayaan pelatihan berbasis keterampilan baru, termasuk bidang digital. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada perlindungan pekerja lepas. Usulan alokasi anggaran sekitar Rp16.000 per pekerja untuk fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi prioritas. Kepastian hukum kepemilikan lahan bagi peserta transmigrasi juga menjadi poin penting yang dibahas untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti, mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di Kalsel saat ini mencapai 88.000 orang. Angka ini tersebar di seluruh wilayah Kalsel, menunjukkan skala permasalahan yang cukup besar.

Irfan Sayuti menjelaskan beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Faktor-faktor tersebut meliputi pelatihan kerja yang kurang relevan dengan kebutuhan industri, keterbatasan jumlah lowongan kerja yang tersedia, serta akses pelatihan yang masih terkendala biaya, lokasi, dan waktu bagi sebagian masyarakat.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Disnakertrans Kalsel hanya mampu melaksanakan sekitar 386 kegiatan pelatihan kerja. Keterbatasan kapasitas ini menjadi salah satu hambatan dalam upaya menekan angka pengangguran secara signifikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menegaskan pentingnya program Disnakertrans Kalsel agar selaras dengan RPJMD Kalsel 2025–2029. Keselarasan ini krusial untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah.

Melalui pembahasan intensif ini, Komisi IV DPRD Kalsel berharap program kerja Disnakertrans Kalsel pada tahun 2026 dapat menghasilkan terobosan nyata. Terobosan ini diharapkan mampu secara efektif meningkatkan kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor.

Sinergi antara DPRD dan Disnakertrans Kalsel diharapkan tidak hanya menekan angka pengangguran, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Bumi Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari.

Komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif ini menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Dengan strategi yang terencana dan implementasi yang tepat, diharapkan Kalsel dapat mencapai target penurunan angka pengangguran secara maksimal.