Tahukah Anda? Indonesia Tegaskan Komitmen Jaga Kredibilitas Fiskal Indonesia di Tengah Gejolak Global

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen kuatnya menjaga kredibilitas fiskal Indonesia demi stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan komitmen kuat negaranya untuk menjaga kredibilitas dan reputasi fiskal di tengah gejolak geopolitik global yang semakin kompleks. Penegasan ini disampaikan saat menerima kunjungan Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Yasuto Watanabe, di Jakarta pada Jumat, 25 Juli.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berupaya keras mempertahankan stabilitas fiskal dan makroekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan meskipun terdapat tekanan politik dan ketidakpastian global yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat.

Indonesia dan AMRO secara kolektif membahas berbagai tantangan strategis yang dihadapi kawasan ASEAN. Kedua pihak sepakat bahwa dinamika geopolitik global telah menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas sektor keuangan dan perdagangan internasional, sehingga memerlukan respons yang cermat dan kolaboratif.

Pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur AMRO Yasuto Watanabe tidak hanya membahas komitmen fiskal Indonesia. Diskusi juga fokus pada ketidakpastian ekonomi global yang kian rumit akibat fragmentasi dan dinamika geopolitik yang terus berkembang. Kebijakan ekonomi dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, turut menjadi sorotan utama dalam analisis ini.

Sri Mulyani dan AMRO sama-sama mengakui bahwa kondisi ini menimbulkan dampak serius pada stabilitas keuangan regional dan arus perdagangan internasional. Oleh karena itu, pentingnya membangun ketahanan ekonomi melalui kolaborasi erat dan kepercayaan antarnegara menjadi kunci. Respons cepat terhadap potensi krisis juga sangat diperlukan untuk memitigasi risiko yang ada.

Menteri Keuangan menekankan bahwa dalam dunia yang semakin terfragmentasi, tidak ada negara yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian. Penguatan kerja sama antarnegara ASEAN serta kerangka ASEAN+3 sangat vital. Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya memperkuat peran AMRO sebagai jaring pengaman keuangan regional yang efektif dan responsif.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas fiskal, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam perencanaan anggaran. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 telah melalui pembahasan intensif dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan fiskal yang prudent.

Defisit APBN 2026 dirancang berada pada kisaran 2,48 hingga 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rinciannya, pendapatan negara diproyeksikan antara 11,71 hingga 12,31 persen PDB, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,08-10,54 persen PDB dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,63-1,76 persen PDB.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan pada rentang 14,19 hingga 14,83 persen PDB. Komponen belanja ini mencakup belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar 11,41-11,94 persen PDB dan transfer ke daerah sebesar 2,78-2,89 persen PDB. Angka-angka ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan RAPBN 2026 yang akan datang, memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif.