Tahukah Anda? Lima Pimpinan Tinggi Pratama Alami Rotasi Pejabat Bantul, Ini Alasannya!

Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan rotasi pejabat Bantul pada lima posisi strategis. Apa tujuan di balik perombakan ini dan siapa saja yang terkena dampaknya?

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini melakukan langkah strategis dengan merotasi lima pejabat pimpinan tinggi pratama. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rotasi ini diharapkan membawa penyegaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Bumi Projotamansari.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menjelaskan bahwa pelantikan pejabat merupakan keniscayaan dalam dinamika pemerintahan. Proses ini adalah bagian integral dari upaya Pemkab Bantul untuk terus beradaptasi. Tujuannya adalah memastikan setiap posisi diisi oleh individu yang paling kompeten demi tercapainya visi dan misi daerah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini digelar di Bantul, menegaskan komitmen Pemkab terhadap perbaikan kinerja. Langkah ini juga menjadi momentum penting bagi regenerasi aparatur sipil negara (ASN). Pejabat yang baru dilantik diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru mereka.

Rotasi pejabat merupakan hal yang lumrah dan berulang dalam organisasi perangkat daerah (OPD) Bantul. Bupati Abdul Halim Muslih menekankan bahwa langkah ini krusial untuk perbaikan kinerja dan regenerasi ASN. Penempatan pejabat disesuaikan dengan kompetensi dan bidang keahlian masing-masing individu.

Jabatan pimpinan tinggi pratama dianggap sangat strategis karena secara langsung menopang capaian kinerja utama Pemerintah Daerah Bantul. Pemkab Bantul memiliki target capaian yang ambisius dan tidak bisa dianggap remeh. Optimisme menjadi kunci untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang tinggi.

Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat, mengutip pesan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kehilangan kepercayaan berarti kehilangan segalanya. Oleh karena itu, dukungan sumber daya manusia yang memahami urusan teknis otonomi daerah sangat dibutuhkan untuk menyukseskan visi misi Bantul.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul, Triyanto, merinci nama-nama pejabat yang dirotasi. Kurniantara, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru).

Selanjutnya, Istirul Widilastuti, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, kini memegang posisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bantul. Perubahan ini menunjukkan upaya Pemkab dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Agus Yuli Herwanta, yang sebelumnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sementara itu, Sukrisna Dwi Susanta, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Sosial.

Terakhir, Gunawan Budi Santoso, yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial Bantul, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Kabupaten Bantul. Rotasi ini diharapkan dapat membawa semangat baru dan peningkatan efisiensi di setiap OPD yang terlibat dalam proses rotasi pejabat Bantul ini.