Tahukah Anda? Pembangunan Jakarta Tak Lagi Andalkan APBD, Swasta Jadi Kunci Utama

Gubernur Pramono Anung ungkap strategi baru Pembangunan Jakarta yang tak lagi bergantung APBD, melainkan perbanyak kolaborasi dengan pihak swasta. Apa dampaknya?

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa pembangunan Jakarta ke depan tidak akan semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Strategi baru ini menekankan pentingnya inovasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di luar pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara pada Kamis lalu. Ia mencontohkan keberhasilan kolaborasi seperti hak penamaan Stasiun LRT Boulevard Utara dengan Summarecon Mal, yang menunjukkan potensi besar dari kemitraan semacam ini.

Pramono meyakini bahwa dengan lebih banyak kerja sama serupa, laju pembangunan di Jakarta akan semakin pesat dan merata. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai proyek strategis yang selama ini mungkin terhambat oleh keterbatasan anggaran.

Salah satu fokus utama dari strategi pembangunan Jakarta ini adalah sektor transportasi. Integrasi transportasi atau Transit Oriented Development (TOD) menjadi prioritas, seperti pengembangan jalur LRT hingga wilayah Manggarai. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi publik yang lebih efisien dan terhubung.

Saat ini, jumlah penumpang harian LRT dari Velodrome hingga Boulevard Utara Summarecon Mal mencapai sekitar 5.000 orang. Namun, Pramono optimis bahwa angka ini akan melonjak drastis jika stasiun LRT tersebut terintegrasi penuh dengan Stasiun Manggarai.

Di Stasiun Manggarai, masyarakat dapat melakukan transit dengan berbagai moda transportasi umum lainnya, termasuk KRL Commuter Line dan Transjakarta. Pramono memprediksi bahwa dengan integrasi ini, peminat LRT bisa meningkat hingga 70.000 penumpang setiap hari. Bahkan, jika jalur LRT mencapai Dukuh Atas, angka tersebut berpotensi menyentuh 100.000 penumpang per hari.

Selain LRT, Pramono juga telah meminta agar proyek MRT dapat selesai dan beroperasi hingga wilayah kota, tidak hanya sampai Ancol, pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah provinsi dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi di ibu kota.

Selain transportasi, pembangunan Jakarta juga akan menyentuh revitalisasi infrastruktur penting lainnya. Dalam waktu dekat, beberapa lokasi ikonik seperti Pasar Baru dan Glodok akan menjalani proses revitalisasi. Proyek-proyek ini juga akan mengadopsi pola kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta.

Sebagai contoh, dana untuk renovasi Pasar Baru telah berhasil diperoleh melalui skema kemitraan ini, tanpa perlu mengandalkan APBD. Gubernur Pramono secara langsung menyatakan telah mengupayakan pendanaan tersebut, menegaskan bahwa dana sudah tersedia untuk segera memulai pembangunan.

Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses revitalisasi, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dalam mencari sumber daya finansial. Dengan melibatkan swasta, pemerintah dapat mengalokasikan APBD untuk sektor-sektor lain yang membutuhkan, menciptakan efek domino positif bagi perekonomian dan kualitas hidup warga Jakarta.

Strategi kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi proyek-proyek pembangunan di masa depan, memastikan bahwa Jakarta terus berkembang menjadi kota metropolitan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.