Terungkap! Proyeksi Pendapatan APBD Perubahan Jateng 2025 Naik Rp88,4 Miliar, Siap Dorong Pembangunan

Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Jateng 2025 disepakati naik signifikan Rp88,4 miliar, siap dorong pembangunan prioritas.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat telah mencapai kesepakatan penting. Mereka resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2025. Kesepakatan ini ditandatangani di Gedung DPRD Jateng, Semarang, pada Rabu, 23 Juli.

Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama jajaran pimpinan DPRD setempat dalam rapat paripurna. Langkah ini menandai rampungnya pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD Jateng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jateng. Proses selanjutnya adalah pengiriman naskah perubahan KUA-PPAS APBD ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan secara resmi.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengungkapkan antusiasmenya terhadap kesepakatan ini. "Sudah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan perubahan APBD kita. Kesepakatan ini kita ajukan kepada Kemendagri yang nanti akan ditetapkan biar bisa segera bergerak," ujarnya usai rapat paripurna. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat berbagai program pembangunan di wilayah Jawa Tengah.

Rancangan APBD Perubahan Provinsi Jateng 2025 yang telah disepakati mencatat peningkatan signifikan pada proyeksi pendapatan daerah. Jumlahnya naik sebesar Rp88,4 miliar. Angka ini mengubah proyeksi pendapatan dari sebelumnya Rp24.486.526.112.000 menjadi Rp24.574.934.505.000. Kenaikan proyeksi pendapatan ini menjadi indikasi positif bagi kapasitas fiskal daerah.

Sumber utama kenaikan proyeksi pendapatan tersebut berasal dari dua sektor penting. Yakni, pendapatan rumah sakit atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pendapatan asli daerah (PAD) lain-lain yang sah. Peningkatan dari BLUD menunjukkan optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan, sementara kenaikan PAD lain-lain mengindikasikan potensi pendapatan baru atau peningkatan efisiensi pengumpulan.

Bersamaan dengan peningkatan pendapatan, belanja daerah secara keseluruhan juga mengalami penambahan. Total belanja daerah bertambah sebesar Rp303,1 miliar. Angka ini mengubah proyeksi belanja dari sebelumnya Rp24.848.826.112.000 menjadi Rp25.151.948.182.000. Peningkatan belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya lebih besar bagi kebutuhan masyarakat.

Peningkatan belanja daerah ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan prioritas yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Program-program ini mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Alokasi yang strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa program prioritas yang akan didanai meliputi:

• Program Speling (Dokter Spesialis Keliling): Untuk meningkatkan akses layanan kesehatan spesialis di daerah terpencil.
• Program Infrastruktur: Guna mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik yang vital.
• Program Pendidikan: Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.
• Penanggulangan Kemiskinan: Termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap bergerak cepat. "Kami sudah nggak sabar untuk segera melakukan eksplorasi pembangunan di seluruh bidang, terutama dalam menjalankan enam visi kita," katanya. Visi tersebut meliputi layanan dasar, infrastruktur, birokrasi yang sehat, iklim investasi, dan keamanan wilayah. Terkait operasional dinas-dinas baru di lingkungan Pemprov Jateng, Luthfi menjelaskan bahwa implementasinya akan dimulai pada tahun 2026, sementara saat ini operasional masih melekat pada dinas-dinas yang sudah ada.