Triliunan Rupiah Disiapkan: Ini Rincian Bantuan Langsung Pemerintah di RAPBN 2026

Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk Bantuan Langsung Pemerintah di RAPBN 2026. Simak program apa saja yang akan menerima dana fantastis ini dan bagaimana dampaknya bagi rakyat.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat dengan mengalokasikan dana fantastis. Sebanyak Rp1.376,9 triliun disiapkan untuk program bantuan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Angka ini merupakan bagian signifikan dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan alokasi ini dalam konferensi pers mengenai RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta pada hari Jumat. Beliau menekankan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki perannya, banyak bantuan langsung yang berasal dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan fokus pemerintah pusat dalam menyalurkan dukungan finansial secara langsung kepada masyarakat.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor. Dana tersebut akan disalurkan melalui beragam program strategis. Ini termasuk dukungan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar.

Alokasi dana sebesar Rp1.376,9 triliun ini akan disalurkan melalui berbagai program yang telah terbukti efektif. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu penerima utama dengan alokasi Rp28,7 triliun. Selain itu, sektor pendidikan juga mendapat perhatian besar melalui Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan beasiswa lain senilai Rp88,6 triliun.

Dukungan untuk kebutuhan dasar masyarakat diperkuat dengan Program Kartu Sembako yang menerima Rp43,8 triliun. Sektor kesehatan juga tidak luput dari perhatian, dengan bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp69 triliun. Revitalisasi fasilitas publik juga menjadi prioritas, seperti renovasi sekolah yang dialokasikan Rp22,5 triliun.

Pemerintah juga fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat secara langsung. Program cek kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan revitalisasi fasilitas kesehatan dialokasikan Rp7,3 triliun. Ini menunjukkan upaya komprehensif pemerintah dalam memberikan Bantuan Langsung Pemerintah yang berdampak luas.

Selain program eksisting, alokasi dana ini juga mencakup program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan porsi terbesar dengan Rp335 triliun. Inisiatif pendidikan baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dialokasikan Rp27,9 triliun. Serta, pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Rp83 triliun.

Dana untuk Bantuan Langsung Pemerintah juga mencakup subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp381,3 triliun. Subsidi non-energi juga dialokasikan Rp108,8 triliun. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selain itu, tunjangan profesi guru dan dosen non-pegawai negeri sipil mendapatkan Rp63,5 triliun, menunjukkan perhatian pada kualitas sumber daya manusia.

Pengembangan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat di daerah juga menjadi fokus. Preservasi jalan dan jembatan dialokasikan Rp24,9 triliun. Program perumahan mendapatkan Rp48,7 triliun, sementara bendungan dan irigasi Rp12 triliun. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas daerah.

Ketahanan pangan juga menjadi prioritas dengan alokasi untuk lumbung pangan Rp22,4 triliun. Dukungan kepada Bulog dan cadangan pangan sebesar Rp28,5 triliun juga disiapkan. Serta, program kampung nelayan dan pergaraman nasional sebesar Rp6,6 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh alokasi ini dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun. Pagu anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.498,3 triliun, meningkat dari pagu indikatif sebelumnya. Alokasi anggaran non-K/L ditetapkan Rp1.638,2 triliun. Sementara itu, anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp650 triliun. Total belanja negara dalam RAPBN 2026 mencapai Rp3.786,5 triliun.