Trivia Energi: ERIA Dorong ASEAN Kembangkan Protokol Tanggap Darurat Gas Regional Demi Ketahanan Energi Gas ASEAN

ERIA mendesak ASEAN kembangkan protokol tanggap darurat gas regional. Langkah ini penting demi mengantisipasi pergeseran pasar dan memastikan Ketahanan Energi Gas ASEAN di masa depan.

Jakarta – Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menyarankan negara-negara ASEAN untuk segera mengembangkan protokol tanggap darurat gas regional. Inisiatif ini diusulkan sebagai langkah krusial dalam upaya mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Saran ini disampaikan oleh Manajer Program Energi ERIA, Kentaro Noma, dalam acara “Talking ASEAN Seminar” di Jakarta. Menurut Noma, pengalaman ASEAN dalam mengoordinasikan Perjanjian Keamanan Minyak ASEAN (APSA) dapat menjadi landasan berharga untuk menyusun protokol serupa di sektor gas.

APSA sendiri merupakan perjanjian kerja sama regional di bidang energi yang telah ditandatangani pada tahun 1986. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan pasokan minyak di seluruh kawasan, menunjukkan preseden positif untuk kerja sama energi di masa lalu.

ASEAN Energy Outlook memproyeksikan adanya pergeseran signifikan dalam keseimbangan pasokan gas di kawasan. Saat ini, ASEAN masih berstatus sebagai pengekspor gas bersih (net exporter gas), namun diprediksi akan berubah menjadi pengimpor gas bersih (net importer of gas) pada tahun 2027.

Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi domestik yang terus melonjak di negara-negara anggota. Pergeseran ini akan membawa dampak besar pada struktur suplai energi, termasuk gas, sehingga membutuhkan persiapan matang dari setiap negara.

Mengingat pergeseran keseimbangan gas yang diperkirakan akan semakin besar dalam jangka panjang, ERIA menekankan pentingnya mekanisme penyimpanan strategis gas. Mekanisme ini dapat berfungsi sebagai penyangga terhadap potensi gangguan pasokan dan guncangan harga di pasar global.

Untuk mencapai ketahanan energi gas yang optimal, ERIA menyarankan beberapa strategi kunci. Salah satunya adalah adopsi kerangka kelembagaan yang mirip dengan Jepang, di mana pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi erat untuk mengamankan cadangan energi nasional.

Selain itu, peningkatan eksplorasi gas di kawasan juga menjadi prioritas. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan Filipina saat ini tercatat aktif dalam kegiatan eksplorasi, namun upaya ini perlu ditingkatkan secara kolektif.

Pentingnya diversifikasi sumber pasokan, struktur kontrak, dan mekanisme perdagangan juga disoroti. Pendekatan seimbang antara kontrak jangka panjang untuk keamanan pasokan dan pembelian spot jangka pendek untuk fleksibilitas dapat membantu mengelola biaya serta ketersediaan pasokan gas.

Ahli dari ERIA juga menyoroti peran penting Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) sebagai inisiatif infrastruktur unggulan. Proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan energi dan mendorong integrasi pasar energi di kawasan, menjadikannya tulang punggung distribusi gas.

Perluasan kapasitas terminal LNG (gas alam cair), termasuk unit HSRU (Heat Storage Regasification Unit), dapat menjadi pelengkap strategis dan praktis. Selain pipa fisik, pengembangan jaringan virtual di kawasan akan meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan pasokan gas secara keseluruhan.

Perluasan akses pihak ketiga ke terminal LNG juga dianggap krusial. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak pembeli dan penjual untuk menggunakan infrastruktur yang sama, menciptakan pasar gas yang lebih kompetitif dan fleksibel di seluruh ASEAN.