Tuntas 100 Persen, Satgas KDMP Gorontalo Raih Apresiasi Mendagri: Siap Operasional!

Wakil Gubernur Idah Syahidah mengumumkan pembentukan Satgas KDMP Gorontalo telah rampung 100%, mendapat apresiasi Mendagri. Tantangan operasional menanti.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, baru-baru ini mengumumkan capaian signifikan dalam pembentukan Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih (Satgas KDMP) di wilayahnya. Seluruh 729 desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo kini telah menuntaskan pembentukan Satgas KDMP, sebuah prestasi yang mendapat apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri. Keberhasilan ini menandai langkah maju Gorontalo dalam memperkuat perekonomian desa melalui koperasi.

Idah Syahidah melaporkan perkembangan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional Kopdes MP, Zulkifli Hasan, di Denpasar, Bali. Laporan tersebut menegaskan kesiapan Gorontalo dalam mengimplementasikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara menyeluruh. Pembentukan ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Meskipun pembentukan Satgas KDMP Gorontalo telah rampung, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi sebelum operasional penuh dapat berjalan optimal. Isu-isu seperti belum terbitnya petunjuk teknis dan penambahan kuota LPG menjadi perhatian utama. Pemerintah pusat berjanji untuk membenahi kendala tersebut secara bertahap demi kelancaran program.

Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Seluruh 729 desa dan kelurahan di Gorontalo telah berhasil melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), yang berujung pada pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Capaian 100 persen ini menjadikan Gorontalo sebagai salah satu daerah yang paling progresif dalam implementasi program nasional ini.

Keberhasilan pembentukan Satgas KDMP Gorontalo ini tidak luput dari perhatian pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri secara khusus memberikan apresiasi atas kecepatan dan ketuntasan Gorontalo dalam menyelesaikan tugas ini. Apresiasi ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk segera memastikan kesiapan operasional di lapangan.

Dalam pertemuan dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Gubernur Idah Syahidah menyampaikan detail kemajuan yang telah dicapai. Zulkifli Hasan, selaku Ketua Satgas Nasional Kopdes MP, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai penyedia kebutuhan koperasi. Hal ini meliputi Bulog, PLN, Pertamina, pemasok pupuk, penyedia sembako, hingga apotek PT Kimia Farma.

Meskipun pembentukan Satgas KDMP Gorontalo telah tuntas, fase operasional menghadapi beberapa kendala yang perlu segera diatasi. Salah satu tantangan utama adalah belum terbitnya petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang komprehensif. Ketiadaan panduan ini dapat menghambat langkah-langkah konkret di lapangan.

Selain itu, masalah penambahan kuota LPG untuk daerah Gorontalo juga menjadi sorotan. Ketersediaan LPG yang memadai sangat krusial bagi operasional koperasi, terutama yang bergerak di sektor pangan atau usaha mikro. Wakil Gubernur Idah Syahidah telah menyampaikan isu ini kepada Menko Pangan, yang memastikan pembenahan akan dilakukan secara bertahap.

Terkait pembiayaan, Menko Pangan menjelaskan bahwa pinjaman untuk Kopdes MP akan disesuaikan dengan plafon kebutuhan masing-masing koperasi. Penyaluran dana ini akan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), memastikan akses permodalan yang lebih mudah bagi koperasi desa. Menteri PAN-RB juga mendorong dukungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah, menunjukkan komitmen lintas kementerian.

Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya rapat bulanan yang harus digelar oleh seluruh gubernur. Rapat ini bertujuan untuk memantau secara berkala perkembangan Kopdes MP di daerah masing-masing, memastikan program berjalan sesuai rencana dan kendala dapat diidentifikasi serta diatasi sedini mungkin. Ini menunjukkan pendekatan terstruktur dalam mengawal keberlanjutan program koperasi desa.