5.564 WNA Langgar Keimigrasian Sepanjang 2024, Meningkat Signifikan!
Menteri Imipas melaporkan peningkatan signifikan pelanggaran keimigrasian oleh WNA di Indonesia sepanjang 2024, dengan total 5.564 kasus, dan langkah tegas yang diambil pemerintah.
Jakarta, 19 Februari 2024 - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengumumkan data mengejutkan terkait pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 5.564 WNA telah melanggar peraturan keimigrasian, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dari total pelanggaran tersebut, 130 WNA dikenakan sanksi pidana, sementara 5.434 WNA lainnya dikenai tindakan administratif keimigrasian (TAK). Peningkatan ini menjadi sorotan utama, mengingat angka pelanggaran tahun 2024 jauh melampaui angka tahun 2023. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian.
Peningkatan signifikan ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Langkah-langkah konkret dan terukur perlu diambil untuk mencegah peningkatan pelanggaran serupa di masa mendatang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pelanggaran ini, termasuk faktor ekonomi dan sosial.
Detail Pelanggaran Keimigrasian WNA
Empat jenis tindakan administratif keimigrasian (TAK) mendominasi pelanggaran yang dilakukan WNA. Sebanyak 2.564 WNA dikenai deportasi dan usulan penangkalan. Selanjutnya, 1.437 WNA diharuskan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu, sementara 1.406 WNA lainnya langsung dideportasi. Sisanya, sebanyak 91 WNA, dikenai tindakan keimigrasian lainnya.
Perbandingan data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan yang sangat mencolok. Pada tahun 2023, hanya tercatat 58 WNA yang dikenai sanksi pidana keimigrasian, jauh berbeda dengan angka 130 WNA pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan sebesar 124,13 persen. Begitu pula dengan pelanggaran administrasi, yang meningkat dari 3.351 kasus di tahun 2023 menjadi 5.434 kasus di tahun 2024, atau sekitar 62,16 persen.
Menteri Agus Andrianto juga memaparkan bahwa sepanjang tahun 2024, Kemen Imipas telah melakukan 12.489 kegiatan pengawasan terhadap WNA di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.630 kegiatan dilakukan di bawah kendali pusat, sementara 10.859 kegiatan lainnya dilakukan di bawah kendali satuan kerja. Hal ini menunjukkan upaya intensif pemerintah dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.
Pengawasan dan Kerjasama Antar Kementerian
Sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian, Kementerian Imipas juga berkolaborasi dengan kementerian lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Provinsi Bali. Kerjasama ini telah menghasilkan pencabutan izin 267 penanaman modal asing (PMA) di Bali.
Langkah pencabutan izin PMA tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan investasi dan mencegah dampak negatif PMA terhadap perekonomian dan masyarakat lokal. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM bahkan telah melakukan operasi Bumi Putera untuk mengevaluasi status keimigrasian para pekerja asing tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur aktivitas investasi asing di Indonesia.
Peningkatan jumlah pelanggaran keimigrasian oleh WNA pada tahun 2024 menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Langkah-langkah tegas dan kolaborasi antar kementerian akan terus dilakukan untuk memastikan penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian yang efektif. Diharapkan, upaya ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian di masa mendatang dan menjaga kedaulatan negara.
