AHY Desak Pemilik Kendaraan ODOL Patuhi Aturan demi Keselamatan
Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemilik kendaraan ODOL untuk patuhi aturan guna mencegah kecelakaan lalu lintas, terutama menjelang mudik Lebaran 2025.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerukan kepada para pemilik perusahaan transportasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan terkait kendaraan over dimension over loading (ODOL). Seruan ini disampaikan AHY di Tangerang, Sabtu, 1 Maret 2025, dengan menekankan pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya sebagai prioritas utama.
AHY menyatakan keprihatinannya atas masih banyaknya kendaraan yang beroperasi melebihi kapasitas muatan. Praktik ODOL ini, menurutnya, tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalan-jalan padat penduduk. "Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner harus bertanggung jawab. Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas, terutama di jalan-jalan yang padat penduduk yang pengemudi itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan," tegas AHY.
Menjelang musim mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025, AHY menegaskan pentingnya penertiban kendaraan ODOL. Ia menekankan perlunya tindakan tegas untuk mencegah kecelakaan yang berpotensi fatal. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk memastikan efektivitas penertiban tersebut.
Penertiban ODOL dan Koordinasi Antar Kementerian
AHY menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk memastikan efektivitas penertiban kendaraan ODOL. Penerapan hukum yang tegas dan tepat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah ini. "Kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan maupun Korlantas Polri. Kita ingin memastikan untuk menghindari secara bentuk kecelakaan, apalagi yang fatal. Kita tegas untuk menertibkan ODOL ini juga sering kali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.
Selain penertiban ODOL, AHY juga menyinggung upaya lain untuk mengurangi kemacetan. Ia menyebutkan telah berkomunikasi dengan Kementerian PANRB terkait penerapan sistem kerja fleksibel sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di pusat-pusat kota.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Upaya ini termasuk dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL serta mencari solusi inovatif untuk mengurangi kemacetan.
Pentingnya Keselamatan Berlalu Lintas
Permasalahan ODOL merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari seluruh pihak. Tidak hanya berdampak pada keselamatan pengguna jalan, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan kemacetan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan dan penegakan hukum yang tegas menjadi sangat penting.
Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya ODOL dan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah ODOL menunjukkan keseriusan dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib. Semoga dengan upaya ini, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin.
Selain itu, upaya mengurangi kemacetan dengan kebijakan kerja fleksibel juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Dengan berbagai kebijakan terpadu ini, diharapkan dapat tercipta sistem transportasi yang lebih baik dan efisien di Indonesia.
Kesimpulan
Pernyataan AHY mengenai penertiban kendaraan ODOL dan koordinasi antar kementerian menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Penerapan aturan yang tegas dan koordinasi yang efektif diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien bagi seluruh masyarakat.
