Bangka Belitung Butuh 1.291 Guru: Mendikbudristek Cari Solusi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kekurangan 1.291 guru, mendorong Penjabat Gubernur untuk meminta kebijakan Mendikbudristek terkait rekrutmen guru P3K dan PNS serta penugasan guru di sekolah swasta.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan: kekurangan 1.291 guru. Penjabat Gubernur Sugito, dalam kunjungan kerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Abdul Mu'ti ke Pangkalpinang Minggu lalu, secara langsung menyampaikan permasalahan ini. Kekurangan guru ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan di 'Negeri Serumpun Sebalai'.
Jumlah satuan pendidikan di Bangka Belitung yang menjadi tanggung jawab provinsi mencapai 142 unit, meliputi SMA/SMK negeri dan swasta, serta SLB. Berdasarkan data Desember 2024, total guru berjumlah 2.913 orang; terdiri dari 1.480 PNS, 1.201 PPPK, dan 232 non-ASN. Tercatat pula 39 guru memasuki masa pensiun dan 35 tenaga pengawas sekolah.
Analisis beban kerja (ABK) menunjukkan kebutuhan guru ideal sebanyak 3.972 orang. Artinya, masih terdapat kekurangan 1.291 guru. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap Mendikbudristek dapat memberikan kebijakan untuk pengangkatan guru melalui jalur P3K maupun PNS.
Menanggapi permasalahan tersebut, Mendikbudristek Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa kendala utama bukan jumlah guru secara keseluruhan, melainkan distribusi yang tidak merata, terutama di daerah terpencil seperti Kepulauan Bangka Belitung. Kemendikbudristek akan melakukan pendataan guru dan mempertimbangkan penugasan guru di sekolah swasta, sesuai regulasi terbaru.
Permasalahan distribusi guru yang tidak merata menjadi fokus utama pemerintah. Dengan adanya kebijakan penugasan guru ke sekolah swasta, diharapkan dapat membantu mengurangi kekurangan guru di daerah terpencil dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan berkualitas.
Langkah selanjutnya adalah pendataan guru yang lebih akurat dan terintegrasi untuk memetakan kebutuhan riil di setiap daerah. Dengan data yang valid, pemerintah dapat merumuskan kebijakan rekrutmen dan penempatan guru yang lebih tepat sasaran dan efektif.
Solusi jangka panjang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk menjangkau daerah terpencil. Pemerataan akses pendidikan merupakan investasi penting untuk kemajuan bangsa.
Kesimpulannya, kekurangan guru di Bangka Belitung menjadi perhatian serius pemerintah. Mendikbudristek tengah berupaya mencari solusi, termasuk melalui optimalisasi distribusi guru dan kebijakan penugasan di sekolah swasta. Langkah-langkah strategis dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan kualitas pendidikan di Bangka Belitung tetap terjaga.
