Bukan Kali Pertama, Hanura Tegaskan Dukungan Penuh untuk Presiden Prabowo Subianto

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) kembali menegaskan dukungan Hanura untuk Prabowo Subianto sebagai presiden, serta alasan di balik keputusan ini.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO), kembali menegaskan komitmen partainya untuk mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan OSO di Jakarta pada Sabtu, 2 Agustus, usai konferensi pers terkait pernyataan Partai Hanura mengenai abolisi dan amnesti Presiden.

Penegasan dukungan ini bukanlah kali pertama; OSO sebelumnya telah menyampaikan hal serupa saat pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura pada April lalu. Konsistensi ini menunjukkan arah politik Hanura yang jelas dalam mendukung pemerintahan yang baru.

Menurut OSO, dukungan Hanura ini didasari oleh indikasi perbaikan dalam penegakan hukum yang berpihak pada rakyat kecil. Partai Hanura menyatakan kesiapan untuk mendukung program-program Presiden yang dianggap baik serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan.

Konsistensi Dukungan Hanura untuk Kepemimpinan Prabowo

Oesman Sapta Odang (OSO) menekankan bahwa keputusan Partai Hanura untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto telah bulat dan tidak ada keraguan. Pernyataan ini merupakan penegasan ulang dari komitmen yang telah disampaikan secara terbuka sejak pelantikan pengurus DPP Partai Hanura beberapa bulan sebelumnya. Konsistensi ini menunjukkan bahwa arah politik Hanura telah mantap dalam mendukung kepemimpinan nasional.

OSO menjelaskan bahwa dukungan Hanura tidak hanya sebatas retorika, melainkan didasari oleh pengamatan terhadap perkembangan positif. Ia melihat adanya bukti nyata perbaikan dalam sistem penegakan hukum yang kini lebih membela kepentingan masyarakat kecil. Hal ini menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan Hanura untuk terus berdiri di belakang Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Partai Hanura menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Hanura akan senantiasa mendukung program-program Presiden yang dinilai membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Di sisi lain, partai ini juga berkomitmen untuk memberikan masukan serta koreksi apabila terdapat kebijakan yang dirasa kurang tepat atau perlu perbaikan.

Abolisi dan Amnesti sebagai Indikator Perbaikan Hukum

Salah satu kebijakan Presiden yang secara eksplisit didukung oleh Partai Hanura adalah pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hanura memandang bahwa keputusan ini bukan merupakan bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, hal ini dianggap sebagai upaya koreksi terhadap hukuman dengan cara yang konstitusional dan sesuai dengan prinsip hukum.

Menurut Partai Hanura, langkah Presiden Prabowo dalam memberikan abolisi dan amnesti mencerminkan sikap kenegarawanan yang tinggi. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari restorasi konstitusional yang bertujuan mengembalikan muruah hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi politik yang mungkin terjadi.

Hanura meyakini bahwa tindakan pengampunan ini merupakan fondasi penting dalam upaya penegakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada kebenaran. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pelindung rakyat, bukan alat untuk menindas.

Optimisme Hanura terhadap Pemberantasan Korupsi

Meskipun adanya kebijakan abolisi dan amnesti, Oesman Sapta Odang mengaku tidak khawatir mengenai masa depan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia justru melihat kebijakan pengampunan ini sebagai landasan yang kuat untuk penegakan hukum yang lebih bersih dan efektif ke depannya. Perspektif ini menunjukkan keyakinan Hanura bahwa langkah tersebut akan membawa dampak positif.

OSO berpendapat bahwa pemberian abolisi dan amnesti ini akan menjadi “peletakan landasan untuk membersihkan semuanya.” Dengan penegakan hukum yang semakin kuat dan adil, masyarakat akan lebih waspada dan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran hukum. Ini menciptakan efek jera yang diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan, termasuk korupsi.

Partai Hanura percaya bahwa transparansi dan keadilan dalam proses hukum adalah kunci utama. Dengan adanya kebijakan yang berani mengoreksi kesalahan masa lalu secara konstitusional, diharapkan sistem hukum akan semakin kuat. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan di mana hukum benar-benar dihormati dan ditegakkan tanpa pandang bulu.