Damai! Anggota DPRD Sukabumi dan Guru Honorer Akhiri Ketegangan
Seorang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Faisal Akbar Awaludin, berdamai dengan guru honorer R3 setelah sempat bersitegang saat aksi damai di Gedung DPRD terkait tuntutan nasib mereka.

Ketegangan antara anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Faisal Akbar Awaludin, dan guru honorer R3 yang berunjuk rasa akhirnya berakhir damai. Peristiwa ini berawal pada Kamis, 30 Januari 2024, di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Palabuhanratu. Ribuan guru honorer menggelar aksi damai menuntut peningkatan kesejahteraan. Ketegangan muncul ketika Faisal, anggota Komisi IV, merasa tersinggung atas pernyataan massa yang menyebut DPRD sebagai 'dewan pengkhianat rakyat'.
Faisal, yang mengaku pernah menjadi guru honorer, mengakui adanya perselisihan dan adu mulut. Situasi sempat memanas, memicu intervensi petugas keamanan untuk mencegah eskalasi. "Saya spontan melawan karena mendengar lembaga kami dihina," ujar Faisal. Ketegangan ini terekam jelas dari pantauan di lokasi.
Setelah suasana mereda, Faisal meminta maaf atas perilakunya di hadapan rekan-rekan anggota DPRD, petugas keamanan, dan para guru honorer. Ia menjelaskan, permintaan maaf ini dilandasi pengalaman pribadinya sebagai mantan guru honorer yang memahami kesulitan dan kekurangan yang dihadapi profesi tersebut. "Saya sudah meminta maaf atas kejadian ini, apalagi saya juga sempat berprofesi sebagai guru honorer," tambahnya.
Faisal menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan tuntutan para guru honorer. Motivasi ini diperkuat oleh fakta bahwa dua adik dan seorang bibinya juga berprofesi sebagai guru honorer dengan status yang belum jelas. Hal ini semakin menguatkan empati dan tekadnya untuk mencari solusi.
Koordinator aksi, Deril Sukma, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat mereka menyampaikan aspirasi. Deril menyayangkan sikap yang dianggap arogan dari anggota DPRD tersebut. "Kepada anggota legislatif itu saya sempat berkata 'hati-hati dengan ucapannya', setiap warga negara punya hak dalam menyampaikan pendapat," ungkap Deril. Awalnya, Deril berencana melaporkan kejadian ini ke Badan Kehormatan DPRD, namun urung dilakukan setelah Faisal meminta maaf.
Deril menambahkan bahwa meskipun perdamaian telah tercapai, para guru honorer masih menunggu kejelasan dari pihak legislatif terkait tuntutan mereka. Hingga Kamis sore, massa masih berkumpul di halaman Gedung DPRD untuk mendapatkan kepastian. Pihak legislatif belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian aspirasi. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar ke depannya penyampaian aspirasi dapat berjalan lancar dan terhindar dari kesalahpahaman.