Darurat Politik Luar Negeri: Pakar Ungkap Dampak Kebijakan Trump terhadap Indonesia
Dinna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional, menyatakan Indonesia menghadapi darurat politik luar negeri akibat kebijakan Donald Trump yang merusak tatanan global dan mengancam keamanan nasional.
Indonesia tengah menghadapi situasi kritis dalam politik luar negerinya. Hal ini disampaikan oleh Dinna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Synergy Policies, yang menyebutnya sebagai "darurat politik luar negeri". Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama masa kepemimpinannya.
Dalam diskusi daring bertajuk “100 Hari Trump: Tsunami Geopolitik dan Ekonomi bagi Indonesia", Dinna menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan Trump telah menghancurkan tatanan politik ekonomi internasional. Ekosistem global yang selama ini menopang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kini terganggu. Situasi ini, menurut Dinna, bukan sekadar masalah biasa, melainkan sebuah darurat yang memerlukan perhatian serius.
Lebih lanjut, Dinna menjelaskan bahwa ekonomi, yang biasanya menjadi alat diplomasi, kini justru digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan negara lain. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kompleksitas dalam hubungan internasional, khususnya bagi Indonesia yang selama ini mengandalkan kerja sama ekonomi untuk membangun kepercayaan.
Dampak Kebijakan Trump terhadap Keamanan Indonesia
Salah satu dampak paling signifikan dari kebijakan Trump adalah penerapan tarif dagang. Hal ini berdampak pada sektor pertahanan dan keamanan, terutama karena sikap hati-hati China dalam meresponsnya. China, sebagai pemegang sejumlah mineral langka (rare earth), membatasi ekspornya, memicu persaingan baru dalam industri pertahanan.
Ketidakpercayaan antara China dan AS, imbuh Dinna, meningkatkan risiko proliferasi senjata dan potensi serangan pendahuluan (pre-emptive strike). Indonesia, menurutnya, perlu waspada terhadap potensi ancaman ini dan memantau perkembangan situasi dengan cermat. "Jadi kita harus waspada kalau Amerika Serikat mulai melontarkan...suara-suara...yang arahnya itu memancing untuk ada strike pertama," tegas Dinna.
Selain itu, Indonesia juga perlu mewaspadai perang proksi yang bertujuan memperluas persenjataan, penjualan, dan pengaruh. Dinna juga menyoroti ancaman perang hibrida yang melibatkan senjata konvensional dan non-konvensional, termasuk manipulasi ekonomi, disinformasi, dan serangan siber.
Ancaman terhadap Demokrasi dan Isu-isu Global
Dinna juga menyoroti dampak kebijakan Trump terhadap demokrasi global. Kebijakan yang mengutamakan ekonomi dan mengabaikan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan isu-isu sosial lainnya telah merusak tatanan demokrasi. "Sekarang semuanya ekonomi first, padahal kita tahu bahwa namanya martabat manusia itu tidak bisa dipisahkan antara ekonomi dengan hak politik, hak sosial, budaya," ujarnya.
Namun, situasi ini juga memberikan peluang bagi Indonesia. Dinna berpendapat bahwa Indonesia dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS dalam isu-isu global seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan demokrasi. "Jadi hal-hal yang ditinggalkan oleh Amerika, kekosongan itu harusnya bisa diisi oleh Indonesia. Indonesia bisa tampil lebih kritis karena negara yang lain, negara-negara industri yang lain tidak bisa mengisi (peran) itu," kata Dinna.
Kesimpulannya, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam politik luar negerinya akibat kebijakan Trump. Situasi ini menuntut kewaspadaan dan strategi yang tepat dari pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global. Indonesia perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mengisi kekosongan kepemimpinan global dalam isu-isu penting, seperti lingkungan hidup dan HAM.
