DKI Jakarta: Program UMKM untuk Disabilitas Netra Dorong Kemandirian Ekonomi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program pengembangan UMKM bagi disabilitas netra untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing mereka di tengah transformasi Jakarta menjadi kota global.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program inovatif untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola penyandang disabilitas netra. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi kelompok rentan ini, sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Wadah Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, secara resmi mengumumkan peluncuran program tersebut. Dalam keterangan resminya, Teguh menekankan pentingnya program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Ia melihat potensi besar dari para penyandang disabilitas netra untuk berkontribusi pada perekonomian Jakarta, terutama di tengah transformasi kota menuju status kota global. "Program ini menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas netra untuk lebih mandiri dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta," ujar Teguh.
Kerja sama dengan Rumah Aspirasi menjadi kunci keberhasilan program ini. Rumah Aspirasi berperan penting dalam memberikan pelatihan dan pembinaan yang dibutuhkan para pelaku UMKM disabilitas netra. Teguh berharap kolaborasi ini dapat berkelanjutan dan terus dikembangkan untuk memastikan kebermanfaatan program secara maksimal. "Ini agar penyandang disabilitas dapat semakin mandiri dan berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta," tambahnya.
Langkah-langkah Pemberdayaan UMKM Disabilitas Netra
Pemprov DKI Jakarta menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Beberapa langkah strategis telah dan akan terus dilakukan. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD). RADPD berfungsi sebagai instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Program ini mencakup pelatihan dan permodalan bagi pelaku UMKM, dengan target 10 persen peserta berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong partisipasi ekonomi kelompok disabilitas.
Sukses Kafe Difabis dan Kebijakan Tarif Retribusi
Pemprov DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai inisiatif. Salah satu contoh suksesnya adalah Kafe Difabis, hasil kerja sama dengan Baznas-Bazis DKI Jakarta. Kafe ini telah beroperasi di Gedung Balai Kota dan Jakarta Selatan, dan akan segera hadir di Jakarta Timur. "Alhamdulillah usahanya berjalan dengan baik dan semua pegawainya penyandang disabilitas," ungkap Teguh.
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) terus mengembangkan kebijakan tarif retribusi. Harapannya, penyandang disabilitas yang menggunakan kios di lokasi sementara (loksem) dan lokasi binaan (lokbin) dapat memperoleh dispensasi gratis. Hal ini akan meringankan beban mereka dan mendukung keberlanjutan usaha mereka.
Kesimpulan
Program pengembangan UMKM disabilitas netra di DKI Jakarta merupakan langkah signifikan dalam menciptakan ekonomi yang inklusif. Dengan dukungan pelatihan, pembinaan, dan kebijakan yang mendukung, diharapkan program ini dapat memberdayakan penyandang disabilitas netra, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi Jakarta. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara dan berkesempatan bagi semua warga.
